SOLO, MettaNEWS – Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Solar dan Pertalite memicu penolakan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo. Ketua DPD PKS Kota Solo, Daryono menilai kenaikan harga BBM subsidi mengkhianati kepercayaan rakyat.
“Pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk menyejahterakan masyarakat, dengan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja. Sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo. Namun, faktanya BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014,” terang Daryono.
Dikatakannya pemerintah seringkali berdalih soal biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang membengkak disebabkan adanya subsidi BBM.
“Padahal pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktek korupsi. Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat,” jelasnya.
Menurutnya kenaikan harga BBM semakin memperburuk perekonomian rakyat di tengah masa pemulihan usai pandemi Covid-19 menghantam selama 2 tahun. Terlebih menurut data BPS, angka kemiskinan di tahun 2021 mencapai angka 9,4 persen atau 48.790 jiwa.
“Hal ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah. Dengan naiknya BBM sSubsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Solo ini,” tuturnya.
Kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) pemerintah sebagai pengalihan subsidi kenaikan harga BBM dirasa hanya menjadi solusi sementara. Terlebih pihaknya mencata penyalurannya tak akurat hingga terjadinya praktek korupsi bansos.
“DPD PKS Kota Solo mendesak kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang membebani rakyat,” tukasnya.
