SOLO, MettaNEWS – Hasil survey Global Corruption Barometer Asia tahun 2022 menyimpulkan bahwa 30 persen masyarakat Indonesia yang ikut dalam survey tersebut masih memberikan suap pada public service.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komsioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena menyampaikan hasil tersebut. Dalam diskusi Penegakan Integritas dan Pengelolaan Whistleblowing System di aula OJK Solo, Kamis (8/6/2022).
Pada survey tersebut juga menyebutkan perilaku masyarakat memberi suap ini berlangsung dalam satu tahun terakhir.
“Berdasarkan survey ini alasan umum pemberian suap ini untuk menunjukan rasa terima kasih. Sementara juga ada yang memberikan suap karena permintaan dari oknum pada instansi,” jelas Sophia.
Merujuk pada survey yang lain yakni Trace International, menyebutkan, perilaku suap di Indonesia masuk dalam kategori risiko medium.
“Dengan fokus pada interaksi dunia usaha dan pemerintah dengan penyegaran dan penegakan hukum atas penyuapan,” tandasnya.
Latar belakang inilah yang menjadi dasar terselenggaranya Forum Diskusi Penegakan Integritas dan Sosialisasi Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) OJK.
Sehingga OJK terus memperkuat integritas seluruh pegawainya dengan menerapkan manajemen anti penyuapan
“Mengoptimalkan OJK Whistleblowing System (OJK WBS) sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai OJK,” tegas Shopia.
“Salah satu bentuk pengendalian untuk memitigasi risiko fraud adalah dengan mekanisme yang efektif untuk melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan, atau perilaku tidak etis di dalam suatu organisasi yaitu melalui whistleblowing system (WBS),” kata Sophia.
Ia menjelaskan, dalam menindaklanjuti laporan WBS, OJK mengedepankan prinsip-prinsip kerahasiaan, profesional, ketidakberpihakan, praduga tidak bersalah dan perlindungan.
“Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan WBS di OJK juga melibatkan pihak ketiga independen, sehingga harapannya dapat meningkatkan independensi dan mencegah adanya benturan kepentingan dalam penerimaan pengaduan,” ujarnya.
“Kami mendorong semua pihak yang melihat atau mengetahui adanya indikasi kecurangan yang menciderai integritas OJK agar tidak ragu menyampaikannya melalui OJK WBS. Identitas pelapor akan kami jamin kerahasiaannya, sehingga dapat terlindung dari segala bentuk ancaman atau intimidasi,” kata Sophia.
Ke depan, OJK akan terus berkoordinasi dengan perbankan, industri keuangan nonbank (IKNB), maupun pasar modal.
Kepala OJK Solo, Eko Yunianto menambahkan penerapan governansi yang baik akan memghasilkan kinerja organosasi yang optimal.
“Penguatan governansi sangat diperlukan bagi semua pihak. OJK terus berupaya mewujudkan good governance. Butuh dukungan dari semua pihak,” ungkap Eko.
Sampai dengan April 2013 lanjut Eko, catatan keungan di Surakarta baik dana pihak ketiga, kredit hingga asuransi terus meningkat.
“Dari sisi pengaduan masyarakat ke OJK Solo lewat berbagai kanal sampai bulan April ini sebanyak 104 pengaduan. Dari angka tersebut sebanyak 81, 73 persen aduan mengenai perbankan,” pungkas Eko.
