SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memanggil Bupati Demak dan Wali Kota Semarang pada Rabu, 29 Oktober 2025, untuk membahas percepatan penanganan banjir yang melanda dua wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, juga akan dihadiri perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA).
“Kami panggil Bupati Demak dan Wali Kota Semarang. Ada Pak Dirjen SDA dari Kementerian PUPR. Ini untuk percepatan penanganan banjir,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi, Selasa malam (28/10/2025).
Luthfi menegaskan, penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan belum sepenuhnya surut, ditambah debit air sungai yang masih tinggi sehingga aliran air dari permukiman tidak maksimal.
“Banjir kali ini merupakan ancaman bencana hidrometeorologi yang perlu dipahami masyarakat. Kita harus bersinergi agar penanganan bisa cepat dan tepat,” tegasnya.
Banjir di sejumlah wilayah Demak dan Kota Semarang telah berlangsung selama tujuh hari. Meski jumlah titik genangan menurun, pemerintah tetap menyiapkan langkah penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sejak hari pertama banjir pada 22 Oktober 2025, Gubernur Ahmad Luthfi telah memerintahkan BPBD Jawa Tengah untuk turun langsung ke lapangan. Prioritas utama, kata dia, adalah keselamatan warga dan distribusi logistik bagi korban terdampak.
Selain itu, Dinas Pusdataru diterjunkan untuk melakukan penyedotan air di area permukiman dan jalan. Dinas Bina Marga dan Perhubungan juga bergerak menangani infrastruktur, termasuk pembuatan sodetan Kali Sayung untuk mempercepat aliran air. Dinas Kesehatan pun dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak.
Tak hanya memberi instruksi, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin juga meninjau langsung lokasi banjir dan kolam retensi pada Senin (27/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, gubernur menekankan pentingnya penambahan pompa dan pengerukan sedimentasi sungai.
“Sungai menjadi kewenangan Kementerian PUPR, tapi kita dorong agar BBWS segera menindaklanjuti langkah-langkah urgen untuk mengatasi sedimentasi dan mempercepat aliran air,” pungkasnya.
