SEMARANG, MettaNEWS – Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas antarwilayah, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur tidak sekadar menghadirkan jalan, jembatan, embung, maupun saluran irigasi. Infrastruktur menjadi penghubung mobilitas masyarakat, jalur distribusi barang dan jasa, hingga pembuka peluang ekonomi baru.
Karena itu, berbagai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur terus dilakukan. Mulai dari ratusan kilometer jalan, perbaikan jembatan, pembangunan embung, hingga penguatan sistem irigasi pertanian.
Kemantapan Jalan Provinsi Capai 94 Persen
Salah satu capaian yang terus menjadi perhatian adalah kondisi jalan dan jembatan provinsi.
Pada akhir 2025, sepanjang 2.293,96 kilometer jalan provinsi berstatus mantap. Angka tersebut mencapai 94,01 persen dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 2.440,12 kilometer.
Sementara itu, panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 22.733,45 meter atau sekitar 85,43 persen.
Sejumlah ruas strategis juga mendapat preservasi atau pemeliharaan, di antaranya ruas Parakan (Temanggung)-Patean (Kendal) dan Wonosobo-Dieng (Banjarnegara).
Kedua ruas tersebut dikerjakan pada Juli-Desember 2025 dan diresmikan pada 2026. Selain menghubungkan antardaerah, keberadaan jalan tersebut mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata masyarakat.
Kepala Desa Ngadirejo, Muhammad Abdillah Al Kafi, merasakan manfaat perbaikan jalan tersebut.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.
Pada 2026, kemantapan jalan provinsi hingga Triwulan II tercatat 87,79 persen. Penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi curah hujan tinggi sepanjang Triwulan I yang mengikis lapisan aspal.
Pemprov Jateng menargetkan tingkat kemantapan jalan kembali mencapai 94 persen hingga akhir 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun menyiapkan percepatan rehabilitasi jalan provinsi. Anggaran tambahan digelontorkan untuk menangani ruas jalan rusak dan berlubang di berbagai daerah, terutama jalur yang menjadi urat nadi perekonomian dan pariwisata.
Jalan Strategis di Berbagai Daerah Diperbaiki
Sejumlah ruas jalan yang mendapat peningkatan dan rehabilitasi pada 2026 antara lain Singget-Doplang-Cepu di Kabupaten Blora, Jepara-Keling di Kabupaten Jepara, Wiradesa-Kajen di Kabupaten Pekalongan, serta jalur penyelamat Kalijambe yang menghubungkan wilayah Magelang-Purworejo.
Tambahan anggaran juga menyasar sejumlah ruas jalan di Brebes, Pemalang, dan Batang.
Perbaikan turut menyentuh jalur perbatasan, seperti Randublatung-Cepu di Blora. Di Wonogiri, penanganan dilakukan pada ruas Ngadirojo-Biting dan Ngadirojo-Giriwoyo yang berbatasan dengan Jawa Timur.
Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, mengapresiasi perhatian Pemprov Jateng terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.
Tak hanya mengandalkan APBD provinsi, pembangunan jalan juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pada 2025, program Inpres Jalan Daerah (IJD) menuntaskan 30 paket pekerjaan dengan total panjang penanganan 132,62 kilometer yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
Untuk 2026, Pemprov Jateng bersama para bupati dan wali kota juga telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta jembatan sepanjang 249,70 meter kepada pemerintah pusat.
Menurut Ahmad Luthfi, pembangunan jalan merupakan salah satu strategi membuka pertumbuhan ekonomi baru dan mengembangkan sektor pariwisata.
“Jalan ini kita bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujarnya.
Embung Perkuat Ketahanan Pangan
Pembangunan infrastruktur Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada jalan dan jembatan. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, provinsi ini juga membutuhkan infrastruktur penunjang pertanian, terutama embung dan sistem pengairan.
Sepanjang 2025, terdapat delapan pembangunan embung baru dan dua revitalisasi embung. Sementara hingga awal 2026, Gubernur Ahmad Luthfi telah meresmikan 12 embung yang tersebar di berbagai daerah.
Salah satunya Embung Kerangjati di Blora. Embung tersebut memberikan manfaat bagi lahan pertanian sekitar 40 hektare.
Sebelum embung dibangun, petani umumnya hanya dapat menanam padi sekali dalam setahun karena mengandalkan air hujan. Setelah embung tersedia, intensitas tanam meningkat hingga lebih dari dua kali dalam setahun.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” kata Karyono, perwakilan Kelompok Tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, saat peresmian embung, 2 Maret 2026.
Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan embung merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyediakan air baku sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Ia meminta masyarakat ikut menjaga dan merawat embung yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kita bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” kata Luthfi saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
Memasuki usia ke-81, pembangunan infrastruktur Jawa Tengah pun diarahkan tidak hanya mengejar pembangunan fisik. Jalan dan jembatan dibangun untuk memperkuat konektivitas, sementara embung dan sistem pengairan diperkuat untuk menjaga produktivitas pertanian.
Pada akhirnya, deretan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing, memperkuat ketahanan pangan, membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
