Pendapatan Anjlok hingga 60 Persen, Puluhan Ojol di Solo Protes, Minta SK Larangan Operasional Bajaj Segera Diterbitkan

oleh
Ojol
Aksi demonstrasi puluhan ojol di Balai Kota Solo, minta segera terbitkan SK pelarangan operasional bajaj Maxride, Kamis (22/1/2026) | MettaNEWS / Adinda Wardani

SOLO, MettaNEWS – Puluhan ojek online (ojol) yang terdiri dari Grab, Gojek, Maxim menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Solo, Kamis (22/1/2026) siang.

Mereka mendesak Wali Kota Solo, Respati Ardi untuk segera menerbitkan SK pelarangan operasional moda transportasi roda tiga bajaj Maxride di Solo.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Umum gabungan aksi driver roda dua (Garda) Solo Raya, Ramadhan Bambang Wijanarko mengatakan aksi ini merupakan bentuk protes terhadap bajaj Maxride yang telah beroperasi namun belum mengantongi izin.

Ia pun telah mengirimkan surat untuk beraudensi dengan Wali Kota Respati Ardi namun tak kunjung mendapat respon hingga hari ini mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar aksi.

“Kita sudah kirimkan surat ke mas wali 2 minggu lalu, tapi nggak ada respons. Alhamdulillah kemarin dari utusannya mas wali menghubungi kami untuk menarima aksi kami hari ini. Tuntutannya ya jelas, kita minta penerbitan larangan operasional roda tiga bajaj sebagai angkutan umum di Kota Solo,” ujar Bambang.

Aksi ini menjadi jalan bagi mereka untuk memprotes kebijakan Wali Kota Solo. Sebab selama bajaj beroperasi sejak September 2025, pendapatan ojol anjlok hingga 60 persen.

“Luar biasa turun hampir 60 persen. Kalau mereka (masyarakat) keluar naik ojol Rp8.000 satu orang, dia naik Maxride Rp8.000 atau mungkin di bawah Rp4.000 bisa 4 orang, 5 orang. Ini kasihan teman-teman ojol,” keluhnya.

Biasanya Bambang dan ojol yang lainnya bisa mengantongi Rp70.000 hingga Rp100.000 per hari. Kini Rp50.000 sulit mereka dapatkan dalam sehari.

“Sekarang mau nyari Rp50.000 saja harus 12 jam bahkan lebih. Kita nggak menyalahkan customer, pasti cari yang paling murah kan bisa ngangkut banyak. Kita fair aja. Cuma kalau dengan cara-cara seperti ini, mereka membajak tanpa izin dan sebagainya, Solo dibikin macet, ya kita nggak terima. Izinnya mbok ya dibikin yang jelas. Bahkan sampai hari ini mereka nggak ada izin,” urainya.

Ia berpendapat bahwa larangan bajaj beroperasi merupakan cara untuk menjaga marwah Kota Solo.

“Kita nggak bertanggung jawab nanti kalau ada gesekan apa di jalan. Ini dampaknya sejak 1 September mereka launching,” ujar dia.