Pemprov Jateng Padankan 23 Juta Data Warga ke DTSEN untuk Perkuat Intervensi Kemiskinan

oleh
oleh

SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat akurasi data sebagai dasar penanganan kemiskinan melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari total 23.780.351 data penduduk, sebanyak 22.340.412 telah berhasil dipadankan dengan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara 1.439.939 data sisanya masih dalam proses integrasi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (25/11/2025), menargetkan seluruh pemadanan selesai pada Januari 2026.

“Targetnya Januari 2026 harus selesai. Termasuk pemeringkatan 38,2 juta masyarakat Jawa Tengah mulai dari desil 1 sampai desil 10,” ujar Taj Yasin panggilan akrabnya.

Wagub yang juga sering disapa dengan panggilan Gus Yasin ini menyebut data tunggal tersebut akan memberikan manfaat signifikan, terutama untuk memastikan intervensi pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa data bukan hanya angka, tetapi menjadi pondasi kebijakan yang akurat, adil, dan proporsional.

Melalui DTSEN, Jateng juga dapat memonitor program graduasi kemiskinan, yang telah dilakukan secara percontohan di sembilan kabupaten: Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Brebes, Grobogan, Magelang, Kendal, Kebumen, dan Wonogiri.

“Pada Desember 2025, dilakukan graduasi lagi untuk 300 keluarga penerima manfaat. Keberhasilan ini membuktikan penggunaan data yang tepat dapat mempercepat kemandirian masyarakat miskin,” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang berhasil lulus tetap akan mendapat pendampingan agar tidak kembali turun ke desil lebih rendah.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025, di mana seluruh data kesejahteraan sosial terpusat di BPS. DTSEN akan diperbarui setiap tiga bulan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial sesuai kondisi terbaru.

“Bisa jadi orang yang sebelumnya dapat bansos menjadi tidak dapat karena sudah naik kelas. Atau sebaliknya, yang belum dapat akan masuk setelah pemutakhiran data,” jelasnya.

Terkait program graduasi kemiskinan, Kemensos menargetkan 300 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional pada 2026. Hal ini membutuhkan dukungan dan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Jawa Tengah.