PEMALANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Langkah tersebut dilakukan setelah pengecekan awal menemukan indikasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Temuan itu bermula ketika Taj Yasin menghadiri penyerahan bantuan sekaligus peresmian hasil kegiatan Desa Dampingan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan (Kesra Taskin) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Desa Kendalrejo, Selasa (20/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu meminta pemerintah desa membuka DTSEN untuk memeriksa langsung data penerima bantuan. Ia ingin mengetahui mengapa usulan pemutakhiran yang telah disampaikan belum tercermin dalam data terbaru.
“Saya sudah minta untuk dibuka DTSEN-nya. Kita lihat DTSEN-nya yang ada di Desa Kendalrejo, nanti kita cek bareng-bareng,” kata Taj Yasin, disambut tepuk tangan warga.
Ia menjelaskan, akses untuk membuka data tersebut berada pada operator desa. Sementara itu, pemerintah provinsi selama ini menerima informasi berdasarkan laporan dari pihak terkait.
“Karena yang bisa buka itu hanya operator (desa). Kami di provinsi enggak bisa buka itu. Kami hanya mendapatkan laporan,” imbuhnya.
Usai acara, Taj Yasin mendatangi kantor Desa Kendalrejo untuk memeriksa DTSEN bersama operator desa. Pengecekan tersebut disaksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan tokoh masyarakat.
Dari pemeriksaan awal, diketahui terdapat 480 warga yang masuk desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 244 orang yang tercatat menerima bantuan.
Temuan itu menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian data dan status penerima bantuan di desa tersebut.
Evaluasi Penerima Bansos
Taj Yasin menegaskan, pembenahan data perlu dilakukan dengan memeriksa kemungkinan inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error merupakan kondisi ketika warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima bantuan atau masuk dalam sasaran program. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang seharusnya berhak menerima bantuan belum masuk dalam data atau belum mendapatkan bantuan.
Menurut Taj Yasin, kedua persoalan tersebut perlu ditangani agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ketidaktepatan data berpotensi membuat warga yang sudah mampu tetap memperoleh bantuan, sementara masyarakat miskin yang memenuhi kriteria justru belum terakomodasi.
Ia meminta warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tidak terus tercatat sebagai penerima bansos. Dengan begitu, bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih membutuhkan.
Proses evaluasi, lanjutnya, perlu melibatkan pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Jika hasil verifikasi menunjukkan penerima tidak lagi memenuhi kriteria, pemutakhiran data perlu dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.
Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam pengawasan untuk membantu memastikan data penerima sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Taj Yasin meminta Biro Kesra Taskin Setda Provinsi Jawa Tengah mendampingi Desa Kendalrejo dalam pembenahan data dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Ia berharap pemutakhiran DTSEN tidak sekadar menjadi proses administrasi, tetapi menghasilkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sebelas Warga Mengundurkan Diri dari Bansos
Sementara itu, Kepala Desa Kendalrejo, Titik Iswati, menyampaikan bahwa terdapat 11 warga yang telah mengajukan surat pernyataan untuk tidak lagi menerima bantuan sosial karena merasa kondisi ekonominya sudah mampu.
“Kemarin kita ada sampai 11 (warga) yang menandatangani (surat pernyataan tidak lagi menerima bansos) karena sudah mampu,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu masukan dalam proses verifikasi terhadap warga yang dinilai telah mengalami peningkatan kesejahteraan.
Pemutakhiran data di Desa Kendalrejo diharapkan dapat memperjelas kesesuaian antara kondisi ekonomi warga dan status penerimaan bantuan. Dengan data yang lebih akurat, penyaluran bansos diharapkan semakin tepat sasaran, baik dengan mengevaluasi penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria maupun mengidentifikasi warga yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan.
