SEMARANG, MettaNEWS – Kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Jawa Tengah terus meningkat. Kemudahan perizinan, pendampingan pemerintah hingga tahap realisasi proyek, serta komitmen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyelesaikan berbagai kendala di lapangan dinilai membuat Jawa Tengah semakin ramah bagi investor. Dampaknya, ribuan lapangan kerja baru diproyeksikan segera tercipta.
Hal itu mengemuka dalam Business Dinner Gubernur Jawa Tengah bersama para pemangku kepentingan perekonomian se-Jawa Tengah di Hotel Padma Semarang, Selasa (30/6/2026).
Sejumlah pelaku usaha mengaku merasakan langsung kemudahan berinvestasi di Jawa Tengah. Mereka mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang aktif mendampingi investor mulai dari proses perizinan hingga pelaksanaan investasi.
Perwakilan PT Global Dairy Bersama (GDB), Ihsan Mulia Putri, mengatakan perusahaan memilih Kabupaten Brebes sebagai lokasi pembangunan peternakan sapi perah terbesar di Indonesia setelah melihat kemudahan investasi yang diberikan pemerintah daerah.
Perusahaan tersebut akan membangun peternakan berkapasitas sekitar 30.000 ekor sapi perah. Seluruh proses perizinan, menurut Ihsan, dapat diselesaikan dengan cepat berkat fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami berkomitmen untuk investasi peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang akan menjadi terbesar di Indonesia dengan 30.000 sapi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena izin-izinnya sudah difasilitasi dengan lancar dan cepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan investasi di sektor peternakan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai aspek teknis dan regulasi. Namun, pendampingan pemerintah membuat seluruh proses berjalan lancar. Bahkan, proyek tersebut dijadwalkan memulai pembangunan (groundbreaking) pada 20 Juli 2026.
Optimisme serupa disampaikan Direktur PT Bintang Indokarya Gemilang, Budiarto. Menurutnya, industri alas kaki di Jawa Tengah masih memiliki prospek yang sangat baik sehingga perusahaan berkomitmen terus melakukan ekspansi.
“Pabrik sepatu di Jawa Tengah sedang terus berkembang. Tadi mendengar Pak Gubernur sangat semangat membuat kita ikut semangat untuk terus mengembangkan usaha di Jawa Tengah,” katanya.
Ia menambahkan, perluasan investasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dukungan sektor perbankan, termasuk Bank Jateng, juga dinilai semakin memperkuat pengembangan industri di daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PT Kawasan Industri Kendal (KIK), Juliani Kusumaningrum, mengatakan koordinasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat berbagai kebutuhan investor, termasuk melalui Dewan Kawasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
“Dengan adanya dukungan dari pemerintah Jawa Tengah itu mempercepat semua proses-proses yang kita butuhkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat kendala teknis pada implementasi sistem Online Single Submission (OSS) pascaperubahan regulasi. Menurutnya, persoalan tersebut bukan pada proses perizinan, melainkan pada integrasi sistem yang menyebabkan sejumlah dokumen belum dapat diunggah sehingga menghambat distribusi barang.
Masukan juga datang dari perwakilan Korrun Group, Suartin Huang. Ia mengungkapkan perusahaan tengah menyiapkan investasi di lahan seluas sekitar 32 hektare di Kabupaten Grobogan yang berpotensi menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja. Saat ini proyek masih menunggu penyelesaian aspek administrasi terkait lahan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bergerak cepat menyelesaikan setiap hambatan yang dihadapi investor agar tidak mengganggu realisasi investasi.
“Kita cek OSS-nya. Termasuk OSS-OSS yang lain. Saya tidak ingin investasi terganggu karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Terkait rencana investasi di Kabupaten Grobogan, Luthfi menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi baru dengan tetap menjaga keberadaan lahan pertanian produktif. Menurutnya, solusi dapat ditempuh melalui mekanisme penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan apabila pemerintah daerah mampu menyediakan lahan pengganti.
“Kalau memang masuk wilayah itu segera dibawa ke Kementerian ATR/BPN untuk melakukan perubahan perda. Jadi itu bisa kita lakukan asalkan pemda Grobogan mampu membuat pengganti tanah,” jelasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan kendala teknis pada sistem OSS. DPMPTSP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani.
Dengan percepatan perizinan, pendampingan hingga tahap realisasi, serta komitmen pemerintah menyelesaikan berbagai hambatan investasi, Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan investasi paling kompetitif di Indonesia. Kondisi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
