SOLO, MettaNEWS – Dalam orasi ilmiahnya pada Rapat Terbuka Senat Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dalam rangka Lustrum ke-9, Sabtu (21/6/2025), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD membedah tema besar ketimpangan ekonomi dan sosial yang diangkat Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia.
Mahfud yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa dalam buku tersebut Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah negara kaya, namun masih menyimpan persoalan serius terkait pemerataan kesejahteraan.
Ia mengutip pernyataan Prabowo bahwa ekonomi dan politik Indonesia telah menyimpang dari semangat Pancasila dan UUD 1945.
“Angka kemiskinan memang tinggal 8,7 persen, atau sekitar 24 juta orang. Tapi menurut Presiden Prabowo, jumlah itu seharusnya bisa ditekan lebih jauh jika kita benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila secara konsisten,” tegas Mahfud.
Ia menyoroti rasio ketimpangan atau gini ratio yang saat ini berada di angka 0,381. Meski angka ini sudah lebih baik dibanding sebelum 2014 yang sempat mencapai 0,417, Mahfud mengingatkan bahwa indeks ketimpangan tersebut tetap menunjukkan konsentrasi kekayaan yang tidak merata.
“Sepuluh persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Sementara 90 persen sisanya hanya menikmati 23 persen. Ini angka dari Presiden kita sendiri dalam bukunya,” ujarnya.
Dalam orasinya, Mahfud juga menyoroti besarnya uang pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri, yang menurut data mencapai Rp11.400 triliun. Angka itu nyaris enam kali lipat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp2.000 triliun.
Mengusung tema Meluruskan Perjalanan Reformasi Menuju Indonesia Emas, Mahfud mengajak civitas akademika Unisri untuk melakukan kontemplasi terhadap posisi universitas dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia 2045.
“Kita sudah merdeka, bersatu, berdaulat. Tapi untuk menjadi adil dan makmur, kita perlu perbaikan serius, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan penegakan hukum,” jelas Mahfud.
Ia mengapresiasi upaya awal pemerintahan Presiden Prabowo dalam membenahi persoalan ketimpangan, termasuk dengan membongkar kasus-kasus korupsi besar dan merebut kembali jutaan hektar lahan yang sebelumnya dikuasai oleh korporasi secara ilegal.
Namun ia juga mengingatkan bahwa hambatan tetap ada.
“Seringkali koruptor malah lolos di pengadilan. Kita harus objektif, perjuangan masih panjang,” kata Mahfud.
Di akhir orasinya, Mahfud menekankan pentingnya pendidikan tinggi sebagai tulang punggung peradaban. Ia menyoroti pertumbuhan jumlah sarjana Indonesia yang kini mencapai lebih dari 17 juta orang dan menyebut angka partisipasi pendidikan tinggi saat ini berada di 32 persen.
“Dengan sumber daya yang ada, termasuk keberagaman suku, bahasa, dan budaya, Indonesia memiliki modal kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tapi itu hanya bisa dicapai kalau kita bisa menegakkan keadilan sosial dan memberantas ketimpangan,” pungkasnya.
