SOLO, MettaNEWS — Momen tak biasa terjadi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Balai Kota Surakarta, Jumat (1/5/2026).
Wali Kota Solo, Respati Ardi, secara spontan membagikan hidangan yang semula disiapkan untuk tamu pejabat kepada para buruh yang hadir.
Peristiwa itu berlangsung usai kegiatan senam bersama ratusan buruh dan jajaran Forkopimda di halaman Balai Kota. Saat seluruh peserta berkumpul di Pendhapi Gedhe, Respati tiba-tiba mengambil snack untuk tamu undangan dan membagikannya kepada buruh.
Aksi tersebut langsung disambut antusias para pekerja.
“Horee dapat makanannya pejabat-pejabat. Terima kasih Mas Wali,” seru salah satu buruh.
Namun, di balik aksi itu, Respati menyampaikan pesan tegas kepada panitia penyelenggara. Ia menyoroti adanya perbedaan konsumsi antara buruh dan tamu undangan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.
“Snack yang di depan dan untuk rekan-rekan buruh harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan,” tegasnya, disambut tepuk tangan para buruh.
Respati bahkan mengajak buruh menyuarakan kesepakatan tersebut.
“Makanan kita dengan makanan pekerja buruh harus sama, setuju?” tanyanya.
“Setujuuuu,” jawab para buruh serempak.
Ia pun menginstruksikan kepada dinas terkait agar ke depan tidak ada lagi perbedaan fasilitas dalam peringatan May Day. Mulai dari konsumsi, kaus, hingga kenyamanan tempat harus diberikan secara setara.
“Pokoknya harus sama rata sama rasa. Kaosnya sama, snack sama, fasilitas sama. Kalau satu kepanasan, semua merasakan. Kalau satu berteduh, semua juga berteduh,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Respati kembali menegaskan pentingnya peran buruh sebagai penopang utama perekonomian Kota Solo. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kesejahteraan para pekerja.
Karena itu, Pemkot Solo berkomitmen memastikan hak-hak buruh terpenuhi, termasuk soal upah layak, jaminan sosial, hingga perlindungan kerja.
“Kami akan terus berupaya menjamin hak-hak pekerja dan menjaga kondusivitas. Jika masih ada persoalan seperti gaji terlambat, pesangon tidak diberikan, ijazah ditahan, atau belum ada BPJS Ketenagakerjaan, kami akan intervensi agar pelaku usaha memenuhi kewajibannya,” tandasnya.
