SOLO, MettaNEWS – Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta, telah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan itu untuk membahas tahapan bagian-bagian revitalisasi keraton Surakarta.
Ketua Eksekutif LDA Keraton Solo, Kanjeng Pangeran (KP) Eddy Wirabhumi mengatakan awalnya pertemuan akan berlangsung di Balai Kota Solo. Namun kata Eddy Wali Kota Gibran justru mendatangi LDA dan pertemuan bertempat di kompleks Keraton Kasunanan.
Eddy mengungkapkan, dalam pertemuan itu LDA menyampaikan unek-uneknya terkait revitalisasi area Keraton yang selama ini sudah terjadi.
“Kami sampaikan apa yang kami galaukan, kami risaukan. Dan beliau (Gibran) ini bisa mengerti. Bahwa LDA minta ikut terlibat dalam revitalisasi. Karena LDA memiliki catatan setiap tahapan revitalisasi meninggalkan persoalan. Revitalisasi yang sekarang semoga tidak meninggalkan persoalan,” kata Eddy Wirabhumi saat dihubungi awak media, Selasa (1/8/2023).
Eddy mencotohkan beberapa tinggalan persoalan masalah usai revitalisasi.
“Contoh revitalisasi yang meninggalkan masalah itu seperti di pertokoan sebelah timur Alun-alun Utara, Pasar Gading, hingga Pos Damkar Gading. Tanah ketiga bangunan itu, berdiri di atas tanah milik Keraton. Namun saat revitalisasi, pihak keraton tidak dilibatkan,” tandasnya.
Sementara untuk kawasan pasar Gading, Eddy menyebut, keraton tak dilibatkan dalam pengelolaan pedagang. Sehingga tak mendapatkan manfaat apapun. Sementara untuk Pos Damkar Gading, status tanah di klaim menjadi milik Pemkot Solo.
“Kami ingin menyelesaikan sisa-sisa persoalan revitalisasi masa lalu bersama mas Wali. Yang ternyata sudut pandangnya jauh berbeda dengan pemimpin wilayah masa lalu. Bedanya kalau ada penataan, Pemda tidak ingin menjadi pengelola karena itu sudah ada pengelolanya,” kata Eddy.
Lembaga Dewan Adat dukung rencana revitalisasi Keraton
Setelah mendapat penjelasan yang gamblang dari Wali Kota Gibran, Eddy mengungkapkan LDA menyetujui revitalisasi mulai dari Alun-alun Utara dan Selatan. Baru kemudian setelah selesai alun-alun menuju bagian dalam keraton.
“Kami paham, karena awal ini bahwasanya muka dari keraton itu perlu kita dahulukan. Yang penting kami pastikan adalah nasib mereka yang mengais rezeki agar tetap dipikirkan. Kalau pengelolaannya sudah ada. Dan yang penting dalam pelaksanaan atau menuju revitalisasi harus ada pembicaraan yang utuh,” tuturnya.
Sementara itu, Gibran mengatakan ada masalah mis komunikasi terkait revitalisasi tidak melibatkan Lembaga Dewan Adat.
“Dari dulu kita libatkan. Tapi mungkin kemarin ada mis komunikasi saja ya. Waktu tanda tangan itu lho kok ora diundang. Itukan undangan dari Kementerian soalnya,” ungkap Gibran.
Putra sulung Presiden Jokowi menerangkan setelah alun-alun selesai akan meneruskan kawasan urgent lainnya.
“Intinya nanti setelah Alun-alun Utara dan Selatan kita lanjutkan yang urgent seperti Sanggabuwana. Serta kawasan yang penting lainnya,” jelasnya.
Untuk selanjutnya, kata Gibran akan berkomunikasi dengan semua yang terlibat. Termasuk yang di lapangan.
“Semua akan kita libatkan. Ini kan aset beliau-beliau jadi seusai arahan beliau. Kemarin master plan dan bule print ada yang dari Gusti Moeng dan kita masukan juga,” sambung Gibran.
