Layangkan Mosi Tidak Percaya, 25 DPD PSI Jateng Tuntut Pencopotan Ketua DPW, Antonius Yogo

oleh
PSI
25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI se-Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Antonius Yogo Prabowo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah di Solo pada Selasa (30/4/2024) | MettaNEWS / Adinda Wardani

SOLO, MettaNEWS – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah Tengah (Jateng) mengalami kemelut permasalahan dengan munculnya mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Antonius Yogo Prabowo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng.

Diketahui, 25 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI se-Jateng tersebut melayangkan mosinya pada Selasa (30/4/2024) di Solo. Hal ini disebabkan adanya permasalahan struktural PSI Jateng di bawah kepemimpinan Antonius Yoga.

Para pengusung mosi tidak percaya tersebut menuntut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI untuk mencopot Yogo dari jabatannya sebagai Ketua DPW.

Ketua DPD PSI Kabupaten Jepara, Albert Siahaan, menjelaskan bahwa mosi ini bukan semata-mata karena kegagalan sejumlah kader dalam meraih kursi legislatif, tetapi lebih pada dorongan untuk memperbaiki kualitas dan arah ke depan partai.

“Semangat PSI sejak awal adalah membangun generasi muda untuk terlibat dalam politik. Oleh karena itu, kami ingin memiliki pemimpin yang mampu memberikan arahan dan dukungan kepada pengurus partai,” ungkap Albert, didampingi oleh pengurus DPD PSI se Jawa Tengah di Solo (30/4/2024).

Albert juga menyoroti adanya dugaan diskriminasi dalam internal partai saat pemilihan umum sebelumnya. Menurutnya, kepemimpinan DPW melanggar aturan dengan melakukan pergantian struktural di tingkat DPD tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

“Ada aturan dari DPP yang melarang pergantian struktural DPD selama masa kampanye, namun hal ini dilanggar oleh DPW dengan mengganti beberapa struktural DPD di tengah-tengah masa kampanye, yang menyebabkan kekisruhan di internal partai,” paparnya.

Selain itu, ketidaktransparan Yogo dalam menyampaikan informasi terkait keuangan partai juga menjadi sorotan.

“Kami tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai keuangan DPW, padahal itu seharusnya menjadi pengetahuan umum bagi kami sebagai pengurus DPD,” tambah Albert.

Tak hanya itu, kepemimpinan Yogo dinilai kurang mampu dalam membangun komunikasi yang baik antara calon legislator (caleg). Hal ini menyebabkan kekisruhan dan tumpang tindih dalam strategi pemenangan di daerah masing-masing.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Divisi Media DPD PSI Kabupaten Karanganyar Bondan Devi. Fenomena diskirimnasi ini juga terjadi di struktural PSI Karanganyar.

“Jadi Yogo datang ke Karanganyar, menyampaikan ke kami bahwa akan ada pergantian pengurus,” ujarnya.

Bondan mengatakan, dari 17 kecamatan di Karanganyar sudah terbentuk 13 dewan pimpinan cabang (DPC). Mereka kemudian berembug dan sepakat terkait kepengurusan DPD.

“Namun Yogo malah membawa nama lain tanpa sepengetahuan teman-teman DPC untuk menjadi ketua atas rekomendasi DPP. Tapi setelah ditanya ke DPP, tidak ada rekomendasi itu,” tandasnya.