SEMARANG, MettaNEWS – Di balik dinding rumah yang kokoh dan atap yang tak lagi bocor, tersimpan makna yang lebih dalam dari sekadar bangunan fisik.
Hunian layak adalah soal martabat, rasa aman, dan harapan masa depan sebuah keluarga. Pemahaman inilah yang menjadi napas kebijakan perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang 2025.
Alih-alih memandang perumahan hanya sebagai proyek pembangunan fisik, Pemprov Jawa Tengah menempatkan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial.
Rumah tidak hanya dibangun, tetapi dipulihkan fungsinya sebagai ruang hidup yang manusiawi, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini tinggal di balik tembok rapuh dan lantai tanah.
Pemerintah provinsi juga tidak berhenti pada wacana dan target angka. Melalui orkestrasi lintas pendanaan dan kolaborasi multipihak, Jawa Tengah menunjukkan bahwa penanganan backlog perumahan tidak dapat bergantung pada satu sumber anggaran saja.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa sepanjang 2025 intervensi perumahan dilakukan dengan beragam skema pendanaan.
Mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, hingga sumber pendanaan lainnya.
“Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka ini melampaui ekspektasi di beberapa pos pendanaan, baik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) maupun pembangunan baru,” papar Boedyo, Sabtu (27/12/2025).
Dari pendanaan APBN misalnya, target awal 7.534 unit justru terealisasi 14.454 unit. Realisasi tersebut berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta Dana Desa.
Capaian ini dinilai sebagai bukti kuat efektivitas sinergi pusat dan daerah yang berjalan seiring, sekaligus mampu menekan backlog perumahan yang sebelumnya mencapai lebih dari 1,3 juta unit.
Sementara dari APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit berhasil direalisasikan sepenuhnya. Menariknya, kebijakan provinsi lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas hunian ketimbang pembangunan baru. Dari total tersebut, hanya 340 unit berupa pembangunan baru, sedangkan 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah.
“Pendekatan ini kami lakukan karena banyak masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisinya belum layak huni. Di situlah negara harus hadir,” tutur Boedyo.
Kontribusi signifikan juga datang dari APBD kabupaten/kota. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit atau hampir dua kali lipat.
Dukungan CSR dan Baznas bahkan melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran dunia usaha dan lembaga sosial dalam agenda perumahan rakyat.
Namun, capaian paling mencolok justru lahir dari partisipasi masyarakat. Sepanjang 2025, kontribusi warga tercatat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.
“Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan secara top down. Justru kebijakan tersebut memantik gotong royong dan kesadaran kolektif warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri dengan dukungan negara,” jelas Boedyo.
Meski demikian, tantangan ke depan masih besar. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.058.454 unit. Angka ini menjadi pengingat bahwa pembangunan hunian layak merupakan kerja jangka panjang dan berkelanjutan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program peningkatan hunian layak menjadi fokus pembangunan daerah, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama. Setiap triwulan kami lakukan evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, di atas rata-rata nasional,” tandas Ahmad Luthfi.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perumahan tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan erat dengan isu kemiskinan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Rumah kembali menemukan maknanya sebagai fondasi masa depan keluarga.
Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Jawa Tengah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan. Ketika negara hadir hingga ke dinding-dinding rumah warganya, di situlah pembangunan menemukan arti yang sesungguhnya.
