JAKARTA, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Mandaya Award 2026 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut diberikan atas upaya Pemprov Jateng dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan itu diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara puncak penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Ahmad Luthfi menyebut penghargaan tersebut sebagai pengakuan nasional atas komitmen Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi harus disertai langkah pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.
“Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Award, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” kata Luthfi seusai acara.
Penghargaan tersebut diraih di tengah tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data per Maret 2026, tingkat kemiskinan Jateng tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang, turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,39 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Luthfi menegaskan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga sektor swasta.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Kecamatan Berdaya. Program ini telah menjangkau 145 titik untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menjembatani rentang kendali pelayanan dari tingkat provinsi hingga desa.
Pemprov Jateng juga menggandeng 177 perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Keterlibatan akademisi diharapkan membantu mengidentifikasi persoalan masyarakat dan mendukung upaya pengurangan kemiskinan.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita gandeng collaborative government dengan berbagai pihak, termasuk 177 kampus dengan KKN tematik. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan,” ujar Luthfi.
Tiga Strategi Penurunan Kemiskinan
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan, Pemprov Jateng menjalankan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan.
Pertama, memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan rentan. Kedua, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu desa dampingan, yang telah berjalan lebih dari lima tahun.
Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan instansi vertikal.
Strategi tersebut dijalankan melalui pelatihan, bantuan permodalan, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta pemanfaatan program Baznas. Sasarannya tidak hanya kelompok rentan, tetapi juga masyarakat produktif, termasuk generasi muda yang membutuhkan keterampilan dan akses pekerjaan.
“Istilah Jawanya adalah keroyokan. Jadi ada pelatihan, ada pemberian modal, baik dari pemerintah, CSR, termasuk dari Baznas. Sasarannya juga masyarakat yang produktif, termasuk pemuda yang butuh pembekalan atau untuk menggandengkan dengan perusahaan atau usaha lain agar berdaya,” jelas Syamsudin.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, mengakses permodalan, dan terhubung dengan dunia kerja.
Empat Kabupaten Jateng Turut Raih Penghargaan
Selain tingkat provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten di Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan dalam ajang Mandaya Award 2026.
Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo meraih kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan mendapatkan penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.
Luthfi menilai capaian tersebut menjadi bukti pentingnya kerja bersama dalam pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tidak kalah pentingnya, ada beberapa kabupaten yang mendapatkan penghargaan. Artinya, ini bukti bahwa output kegiatan pembangunan adalah bagaimana masyarakat bisa berdaya dan sejahtera,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan Mandaya Award menjadi simbol transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah perlu memperluas fokus dari bantuan sosial menuju pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, antara lain melalui program Sekolah Rakyat.
“Di balik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini ada peran orang-orang, akademisi, serta komitmen pemerintah daerah dan swasta untuk terjun bersama. Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri,” kata menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
