SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah calon lahan relokasi kini tengah dikaji secara geologi guna memastikan keamanan dan kelayakan sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, mengatakan kajian geologi dilakukan sebagai bagian dari langkah percepatan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.
“Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi,” jelas Agus, Senin (9/2/2026).
Ia menyampaikan, kajian tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Asesmen juga dilakukan sebagai respons atas permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.
Tiga calon lahan relokasi yang dikaji berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang menjadi objek kajian bervariasi, masing-masing sekitar 3,238 hektare, 5,081 hektare, dan 10,042 hektare.
“Kajian ini diperkirakan membutuhkan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian,” kata Agus.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, menyampaikan bahwa penanganan pengungsi terdampak tanah gerak terus dilakukan secara intensif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.
“Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” ungkap Bergas.
Terkait relokasi, Bergas menegaskan proses akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan DPU provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan akan dilakukan secara simultan agar pembangunan hunian bisa segera dimulai,” katanya.
Selain menangani bencana tanah gerak di Kabupaten Tegal, BPBD Jawa Tengah juga memperkuat penanganan banjir di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Di Kota Pekalongan, sebanyak 43 unit pompa, baik mobile pump maupun rumah pompa, telah dioperasikan yang berasal dari BPBD Jateng, DPU Jateng, dan DPU Kota Pekalongan.
Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan, sembilan unit pompa disiagakan untuk mengurangi genangan banjir. Tambahan mobile pump dari BPBD Jawa Tengah yang berasal dari Solo, Pemalang, dan Demak juga tengah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak.
Banjir di Kota Pekalongan mengakibatkan 532 warga mengungsi di lima titik pengungsian. Adapun di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 662 kepala keluarga atau 1.901 jiwa mengungsi di 25 titik pengungsian.
Sebagai bentuk dukungan penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp 169,73 juta untuk Kota Pekalongan dan Rp 290,89 juta untuk Kabupaten Pekalongan. Bantuan tersebut berupa paket sembako, logistik, obat-obatan, vitamin, serta dukungan dapur umum dan nasi siap saji.
