SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh jalur pendakian gunung di wilayahnya ł Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas, mengantisipasi kejadian serupa, serta melindungi keselamatan pendaki dan masyarakat di sekitar kawasan pegunungan.
Permintaan penutupan tersebut ditujukan kepada pengelola jalur pendakian di seluruh Jawa Tengah, termasuk Gunung Lawu, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Selain pendakian, aktivitas masyarakat di kawasan gunung juga diminta dibatasi, terutama kegiatan yang melibatkan penggunaan api.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran di Gunung Lawu dan Gunung Sumbing mengarah pada kelalaian manusia atau human error.
“Dari dua kejadian gunung terbakar ini, dugaan awal itu human error. Artinya, aktivitas di gunung, baik petani maupun pendaki, harapannya bisa diminimalkan, terutama penggunaan api di atas,” kata Bergas di Co-Working Space Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (23/10/2026).
Menurut Bergas, penggunaan api di kawasan hutan dan savana berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kondisi vegetasi yang mudah terbakar dapat membuat api cepat merambat, terutama ketika cuaca kering.
Karena itu, pembatasan aktivitas diperlukan bukan hanya untuk melindungi kelestarian hutan, tetapi juga mencegah kebakaran mengancam permukiman dan keselamatan warga.
“Dari Polda sudah kami tindak lanjuti. Dinas terkait, yakni Dinas LHK, juga sudah menghubungi Balai Taman Nasional dan Perhutani serta memberikan tembusan kepada TNI-Polri untuk pembatasan atau pelarangan aktivitas di gunung. Untuk sementara waktu,” ujarnya.
DLHK Sudah Kirim Surat ke Pengelola Pendakian
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, membenarkan pihaknya telah mengirimkan surat imbauan kepada pengelola pos pendakian di seluruh wilayah Jateng.
Surat DLHK Provinsi Jawa Tengah Nomor S/500.4/891/2026 tertanggal 21 Oktober 2026 tersebut berisi permintaan penutupan sementara jalur pendakian gunung serta penyiapan lahan tanpa bakar.
Heru menjelaskan, langkah itu merupakan tindak lanjut atas meningkatnya kejadian karhutla yang mengancam keselamatan manusia, kelestarian ekosistem hutan lindung dan kawasan konservasi, serta kualitas lingkungan hidup.
“Kejadian di Gunung Lawu dan Gunung Sumbing, yang disampaikan Bapak Kapolda, indikasinya karena human error. Mengingat kejadian itu, kami berkoordinasi dengan Polda Jateng untuk menutup semua jalur pendakian yang ada di Jawa Tengah,” kata Heru.
Permintaan tersebut juga mengacu pada penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/237 Tahun 2026.
Meski demikian, penutupan jalur pendakian di seluruh Jawa Tengah saat ini masih berupa imbauan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat kerawanan di masing-masing gunung.
Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol Basya Radyananda mengatakan, langkah preemtif tersebut diambil untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat karhutla.
“Teman-teman di pos pendakian sudah menutup jalur pendakian di gunung yang mengalami kebakaran. Untuk gunung lainnya, saya rasa sudah ada juga. Penutupan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan eskalasi dan kondisi di lapangan, tidak bisa tiba-tiba langsung ditutup,” katanya.
Basya menjelaskan, Polda Jateng telah menginstruksikan seluruh Polres di Jawa Tengah untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan sejak tiga bulan lalu, menyusul kondisi kekeringan di sejumlah wilayah.
Antisipasi tersebut juga didasarkan pada evaluasi kejadian kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, imbauan pembatasan aktivitas dan penutupan jalur pendakian secara luas disampaikan setelah kebakaran terjadi di Gunung Lawu.
Sebanyak 152 Pendaki Dievakuasi dari Gunung Sumbing
Ancaman karhutla terhadap keselamatan pendaki terlihat dalam kejadian kebakaran di Gunung Sumbing. Saat kebakaran berlangsung, sebanyak 152 pendaki masih berada di kawasan gunung dan harus dievakuasi.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya membatasi aktivitas pendakian. Kebakaran yang meluas dapat menyulitkan proses penyelamatan, terutama apabila jalur evakuasi terdampak api.
Di sisi lain, pemadaman karhutla di Gunung Lawu, Gunung Sumbing, dan Gunung Pakuwaja di kawasan Dieng terus dilakukan.
Di Gunung Lawu, pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan dukungan udara menggunakan metode water bombing. Petugas juga berupaya membuat sekat untuk menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas.
Bergas menyebutkan, sejumlah titik kebakaran di Gunung Lawu telah berjarak sekitar lima kilometer dari permukiman warga. Kondisi tersebut membuat upaya pengendalian api menjadi sangat penting untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat.
Pemprov Jateng juga telah mengirimkan surat pengajuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggeser satu unit helikopter dari operasi pemadaman di Gunung Lawu ke Gunung Sumbing. Dukungan udara tersebut direncanakan memperkuat upaya pemadaman di kawasan Sumbing.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dua helikopter dari TNI disiapkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di kedua gunung melalui BNPB.
“Bupati sudah koordinasi dengan kita. Saya sudah cek ke sana, sudah ditingkatkan menjadi tanggap bencana. Juga ada dua heli dari TNI yang nanti operasional oleh BNPB. Kalau bisa water bombing di Lawu kita geser ke Sumbing. Sehingga dua tempat ini bisa kita atasi bersama-sama,” kata Ahmad Luthfi beberapa hari lalu.
Masyarakat Diminta Hindari Penggunaan Api
Pemprov Jateng berharap penutupan sementara jalur pendakian dan pembatasan aktivitas di kawasan pegunungan dapat menekan risiko kebakaran baru selama proses penanganan berlangsung.
Masyarakat, pendaki, petani, serta seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan gunung diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari penggunaan api yang berpotensi memicu karhutla.
Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, DLHK, kepolisian, pengelola taman nasional, Perhutani, TNI, dan BNPB terus diperlukan agar upaya pemadaman berjalan optimal.
