SOLO, MettaNEWS – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), FX Hadi Rudyatmo angkat bicara terkait pemanggilan Dewan Pimpinan Partai (DPP) PDIP untuk memberinya sanksi.
Sanksi ini terkait pernyataan Rudy yang mendukung 1000 persen jika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang. Hal ini memicu polemik di lingkungan PDIP. Hingga akhirnya eks Wali Kota Solo tersebut harus menghadap ke Jakarta.
Telah berada di Solo sejak Kamis (27/10/2022) sore, Rudy juga kembali beraktivitas. Salah satunya dengan memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Taman Sunan Jogo Kali Solo, Jumat (28/10/2022). Ditemui usai upacara, Rudy mengatakan sanksi partai yang diberikan kepadanya tidak mempengaruhinya dalam bertugas.
“Oh enggak (mempengaruhi) saya sudah menjadi anak ideologisnya Bung Karno kan sudah jelas. Jadi politisi itu harus siap piye ajarene Bung Karno, siap dibuang, siap dibunuh, siap dibui. Dibui dalam arti kata dipenjara, ide-idenya bukan dibui karena korupsi, Nek korupsi yo dipenjara” terang Rudy.
Rudy menegaskan dirinya pantas menerima sanksi tersebut meski berat ia akan menerimanya penuh tanggung jawab.
“Kena sanksi wajar, ya walau berat bagi saya tapi saya terima dengan penuh tanggung jawab. Saya tetap bertugas, tugas saya kan membangun monumen kemenangan besok 2024,”jelas Rudy.
Dalam pertemuannya dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Rudy membeberkan ada pembahasan sanksi yang diberikan pada pihak yang merugikan.
“Oh sudah, dalam perdebatan itu supaya adil. Nek saya ndak menuntut yang mana mana yang harus diberi peringatan. Namun yang itu dinilai melanggar kedisiplinan partai ya diperingatkan, itu aturan partai kok. Dan yang diperingatkan harus mau menerima dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Saat ditanya sanksi Dewan Kolonel Rudy mengatakan dirinya tidak ikut campur. Pun saat ditanya mengenai muatan sanksi keras apakah termasuk tidak boleh berbicara pada masyarakat.
“Ndak ndak ngurusi itu. Tidak, tidak boleh melanggar kode etik. Semua diserahkan ke ketua umum, ya sudah nunggu ketua umum.
Ya memang dari dulu juga ndak boleh, saya juga ndak pernah bicara capres kok. Cuma wartawan ae sing nekoni kan gitu,” terang Rudy.
Terkait dukungan 1000 persen yang pernah terlontar darinya, Rudy mengatakan pernyataan itu muncul karena ditanya awak media bukan mendahului keputusan Ketua Umum PDIP.
“La ya kan jenengan nanya saya kalo Ganjar dicalonkan presiden dan mendapat rekomendasi ketua umum baru saya memberikan dukungan,” kata Rudi.
Rudy menyebut ada beberapa catatan terkait sanki yang ia terima. Yakni tidak boleh membicarakan capres maupun cawapres 2024 sebelum ada rekomendasi Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Iya dengan catatannya kan dari rekomendasi ketua umum to. Kalau tidak dapat rekomendasi yo sama saja menghianati ketua umum. Siapapun yg direkomendasi ketua umum itu nanti yang akan kita dukung dan kita menangkan wong sudah pernah saya lakukan kok di Solo,” kata Rudy.
Sanksi partai yang diterima Rudy tersebut diakuinya sebagai sanksi pertama kalinya yang ia terima sepanjang karirnya sebagai politisi PDIP selama 45 tahun.
“Baru sekali Saya 45 tahun melu PDI baru sekali di beri sanksi. Ini pengalaman baru bagi saya,” tukasnya.
