Investasi Jateng Moncer, Pemprov dan Pusat Kebut Penguatan Pelabuhan serta Logistik Laut

oleh
oleh

SEMARANG, MettaNEWS — Tingginya biaya logistik laut masih menjadi tantangan serius bagi daya saing industri dan investasi di Jawa Tengah.

Ketergantungan arus kontainer pada Pelabuhan Tanjung Priok dinilai membuat ongkos distribusi membengkak di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri di wilayah tersebut.

Pemerintah pusat dan daerah kini mempercepat pembahasan penguatan sistem logistik berbasis laut, mulai dari pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Kendal, hingga dry port Batang.

Langkah itu diproyeksikan menjadi kunci untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga arus investasi tetap kompetitif.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah telah bergerak cepat mendorong percepatan kebijakan logistik dan pengembangan pelabuhan. Menurutnya, sejumlah tahapan kini tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Kita dari kemarin sudah mendorong semua kebijakan, nunggu dari pusat. Jadi bukan dorong lagi, sekarang kita sudah persneling lima,” kata Luthfi usai Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Gubernur Luthfi mengungkapkan, sekitar 70 persen arus kontainer menuju Jawa Tengah masih melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, sementara yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang baru sekitar 30 persen.

Kondisi tersebut dinilai membuat biaya logistik industri di Jawa Tengah kurang efisien dan perlu segera dibenahi seiring meningkatnya investasi kawasan industri.

“Ini yang ingin kita ubah. Karena nanti makin banyak kawasan industri, makin banyak tenant-nya, harus kita perbaiki pelabuhan, baik pelabuhan maupun daratnya,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut membahas penguatan jaringan logistik laut untuk menopang pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Kendal, dan dry port Batang disebut menjadi simpul penting dalam mendukung distribusi barang dan ekspor industri.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, persoalan logistik menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan biaya produksi dan keberlanjutan investasi.

“Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support untuk wilayah Jawa Tengah ini, terkhusus berbicara mengenai logistik, khususnya untuk pengembangan pelabuhan dan upgrade daripada sisi Pelabuhan Tanjung Emas,” kata Todotua.

Menurutnya, biaya logistik menjadi komponen utama dalam aktivitas industri, perdagangan, dan investasi. Karena itu, penguatan infrastruktur pelabuhan dinilai mendesak agar iklim usaha di Jawa Tengah tetap kompetitif di tengah persaingan investasi nasional maupun global.

Kementerian Investasi, lanjut Todotua, akan ikut mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan.

“Ini concern-nya, ini yang akan menjadi atensi. Kita dari Kementerian Investasi nanti akan coba ikut mendorong ini dengan kementerian-kementerian yang terkait, seperti khususnya juga Kementerian Perhubungan,” tukasnya.

Ia menambahkan, pembahasan saat ini masih berkaitan dengan aspek teknis dan administrasi. Pemerintah menargetkan percepatan proses agar pembangunan infrastruktur logistik dapat mulai dikerjakan tahun ini.

“Harapannya kalau tahun ini kita bisa speed up, di tahun ini sudah mulai konstruksi,” katanya.

Selain Tanjung Emas, pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port Batang. Kedua kawasan tersebut dinilai strategis karena tingkat okupansi industrinya terus meningkat.

“Karena memang Kendal okupansinya itu sangat tinggi, mungkin sekarang sudah 100 persen di situ. Kemudian di Batang itu sudah 60-an persen,” ujar Todotua.

Ia menegaskan, kekuatan sistem logistik dan pelabuhan menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan investasi di Jawa Tengah tetap berkelanjutan.

“Tanpa ada kekuatan logistik port yang mumpuni, yang mendukung ini, ini juga akan menyebabkan kelemahan daripada industri atau investasi yang ada di wilayah Jawa Tengah,” ungkapnya.