SOLO, MettaNEWS — Guru Besar Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali menyerukan panggilan perhatian kepada pemerintah atas keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional di bawah kepemimpinan Menteri Kesehatan. Pernyataan ini disampaikan dalam sikap resmi Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia, sebagai kelanjutan dari pernyataan terbuka pada 20 Mei 2025 lalu.
Dalam keterangannya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K), menegaskan bahwa para guru besar menyuarakan keresahan yang lahir dari kontemplasi dan analisis akademik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan serta memecah belah pemangku kepentingan.
“Kami meyakini bahwa kami adalah bagian dari rakyat yang memiliki tanggung jawab intelektual. Suara keprihatinan ini adalah wujud tanggung jawab etis, bukan emosi sesaat,” ujar Prof. Reviono, Kamis (12/6/2025) bertempat di Ruang Sidang III Dekanat FK UNS.
Para guru besar menilai bahwa narasi kebijakan yang dibangun Kementerian Kesehatan kerap kali bersifat konfrontatif, eksklusif, dan menempatkan akademisi serta organisasi profesi sebagai penghambat kemajuan. Mereka juga mengkritik pelaksanaan reformasi kesehatan yang disebut tidak inklusif dan minim dialog.
Dalam pernyataan resminya, para guru besar menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan penghormatan terhadap peran dan suara guru besar dalam proses pembangunan bangsa.
“Presiden menyatakan guru besar adalah the wise of the nation dan the conscience of the nation. Itu memperkuat tekad kami untuk terus menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat banyak,” kata Prof. Reviono.
Pada pernyataan keprihatinan tersebut, turut mendampingi beberapa Guru Besar yakni Prof. Dr. Yusup Subagio Sutanto, dr., Sp.P (K); Prof. Dr. Trisulo Wasyanto, dr., SpJP(K), FIHA, FAPSC, FAsCC dan Prof. Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK(K), Ph.D.
Menurut Prof. Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK(K), Ph.D., keresahan yang dirasakan para akademisi telah mencapai titik kulminasi. Ia menyebut tidak lagi melihat adanya kepemimpinan yang menyejukkan dari Menteri Kesehatan.
“Kami tidak melawan perubahan. Justru kami mendukung reformasi berbasis data dan prinsip profesionalisme. Namun kami menolak pendekatan yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan martabat akademisi serta profesi kesehatan,” tegas Prof. Tonang.
Prof. Tonang menegaskan, Forum Guru Besar menyatakan tetap berkomitmen mendukung program transformasi kesehatan nasional dan program pemerintah lainnya, namun menyerukan agar disharmoni yang terjadi segera diakhiri. Mereka juga meminta agar narasi kebijakan kesehatan ke depan dikomunikasikan dengan baik, termasuk antara Kemenkes dan Kemendikbudristek, sebelum dilempar ke publik.
Forum ini juga menegaskan bahwa mereka tidak lagi dapat menaruh kepercayaan kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berbasis bukti ilmiah.
“Langkah selanjutnya adalah sebenarnya sebelum dan sesudah pernyataan kami tetap membangun kembali harmoni, bersama-sama menangani potensi perundungan, dan bersama-sama menciptakan suasana yang mendukung optimalisasi peran kami bagi masyarakat,” tutup Prof. Tonang.
