PATI, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran Kegiatan Konvergensi Kemiskinan Lintas Sektor di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025).
Acara ini mempertemukan berbagai pihak, mulai dari Bupati Pati Sudewo, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, Bupati/Wakil Bupati se-Pati Raya, hingga Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, PLKB, PPL, dan kepala desa sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan.
“Semua dinas, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kita keroyok bareng-bareng, intervensi bersama sampai tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah,” tegas Luthfi.
Program ini menggabungkan berbagai intervensi langsung dan terukur, seperti bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa sinergi awal dengan TNI-Polri sejak April lalu dimulai dari sektor pertanian, menargetkan produktivitas padi minimal 10 ton per hektare.
“Pati setiap tahun surplus 200 ribu ton beras. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita ingin petani tidak hanya menghasilkan, tapi juga sejahtera,” ujarnya.
Dalam pengembangan lebih lanjut, Gubernur Luthfi mendorong agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas turut dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan, bersama dengan pendamping desa dan petugas lainnya. Mereka bertugas mengawasi, mengecek, dan melakukan finalisasi data warga miskin untuk membentuk database terpadu dari tingkat desa hingga provinsi, dikelola oleh Dinas Kominfo melalui aplikasi khusus.
“Evaluasi kita lakukan setiap bulan. Kalau semua bergerak bersama, program ini akan tepat sasaran dan hasilnya bisa dirasakan langsung masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pati memberikan insentif operasional sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp 200 ribu dari Pemprov, sehingga total mencapai Rp 500 ribu. Petugas PPL juga mendapat tambahan Rp 250 ribu per bulan.
Tahun ini, 995 unit RTLH akan dibangun di Kabupaten Pati, sebagai bagian dari 17 ribu unit yang dialokasikan Pemprov Jateng. Program ini akan disinergikan dengan upaya peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jawa Tengah telah menurun dari 9,58% menjadi 9,48%, atau setara 29,65 ribu jiwa.
“Kalau kita gerak bareng, sistematis, dan kompak, saya yakin kemiskinan ekstrem akan lenyap dari Jawa Tengah,” tutup Gubernur Ahmad Luthfi.
