SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak boleh hanya mengejar kelulusan atau membawa pulang sertifikat. Sebaliknya, mereka harus mampu menghadirkan perubahan nyata melalui inovasi birokrasi, pelayanan publik yang lebih cepat, serta solusi konkret bagi berbagai persoalan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Gubernur Luthfi menyampaikan, ukuran keberhasilan pelatihan kepemimpinan bukanlah sertifikat yang diperoleh peserta, melainkan kemampuan mereka dalam mentransformasi birokrasi ketika kembali ke instansi masing-masing.
“Harapannya nanti setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Mulai dari tekanan fiskal, dinamika geopolitik global, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut para pemimpin birokrasi memiliki kemampuan beradaptasi dan berani melakukan terobosan.
Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya menguasai teori kepemimpinan, tetapi harus mampu mengambil keputusan secara tepat, menyelesaikan persoalan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif di lapangan.
“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” katanya.
Luthfi juga mengingatkan bahwa persoalan pemerintahan tidak dapat diselesaikan secara parsial maupun mengandalkan satu individu. Menurutnya, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, lintas instansi, hingga lintas jenjang pemerintahan.
“Mengatasi suatu problem juga tidak bisa sendiri-sendiri. Kita mengatasi problem tidak bisa one man show, parsial, kasus per kasus, tetapi harus kolaboratif secara bersama-sama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemimpin masa kini harus mampu membangun super team, bukan menjadi superman yang merasa dapat menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri. Sinergi harus dibangun mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.
Sebagai contoh, Luthfi menyinggung keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan status sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton atau menyumbang hampir 15,6 persen terhadap produksi nasional.
Menurutnya, capaian tersebut bukan hasil kerja satu institusi, melainkan buah kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Tengah.
Model kolaborasi serupa, lanjut Luthfi, perlu diterapkan dalam pengembangan sektor strategis lainnya, seperti pariwisata, ekonomi hijau, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII diikuti 51 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Keberagaman latar belakang peserta tersebut diharapkan menjadi ruang untuk saling bertukar pengalaman, memperluas jejaring, serta mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menekankan bahwa birokrasi masa depan membutuhkan pemimpin yang memiliki tiga kompetensi utama, yakni kepemimpinan yang adaptif, berorientasi pada dampak, dan mampu membangun kolaborasi.
Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.
Pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII turut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Melalui pelatihan ini diharapkan lahir para pemimpin birokrasi yang mampu membawa perubahan nyata dan memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
