SOLO, MettaNEWS – Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan akan meninjau lokasi pembangunan hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) di Kawasan Karaton Surakarta pada Minggu, (3/11/2024).
Rencana kunjungan ini mencakup area Alun-Alun Utara dan Kamandungan, namun menuai sorotan karena tidak melibatkan seluruh elemen kerabat Karaton Surakarta.
Pengamat budaya dan budayawan Solo Raya, R. Surojo, menyayangkan rencana Gibran yang akan melakukan peninjauan tersebut tanpa melibatkan sentono dalem atau seluruh kerabat dalam Karaton Surakarta.
Menurutnya, sebagai situs budaya yang memiliki makna historis dan spiritual bagi masyarakat Jawa, seharusnya kerabat Karaton Surakarta diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam setiap keputusan penting terkait kawasan tersebut.
“Sangat disayangkan jika proses peninjauan dan pembangunan di kawasan bersejarah seperti Karaton Surakarta dilakukan tanpa melibatkan seluruh kerabat karaton. Ini bisa berdampak pada kelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun,” ujar Surojo.
Pernyataan LDA dan PB XIII Mengenai Pembangunan Kawasan Keraton Surakarta
Sebelumnya, pihak Sinuhun Pakubuwono XIII (PB XIII) dan Lembaga Dewan Adat (LDA) telah menyerahkan tanggung jawab pembangunan kawasan Karaton Surakarta kepada Pemerintah Kota Surakarta dan Kementerian PUPR.
Dalam hal ini, pemerintah setempat diharapkan dapat melakukan pembangunan yang tetap memperhatikan nilai-nilai budaya setempat.
LDA juga turut merevisi rencana awal pembangunan yang semula akan menggunakan pasir laut di Alun-Alun Utara, agar area tersebut tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kawasan hijau.
Rencana penggunaan pasir laut ini diubah, dan LDA mengusulkan agar Alun-Alun Utara dikembalikan menjadi hamparan rumput, guna menjaga estetika lingkungan yang alami dan mempertahankan keasrian kawasan tersebut sesuai dengan nilai budaya karaton.
Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Eddy Wirabhumi, Ketua Lembaga Hukum Karaton Surakarta, serta Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Koes Moertiyah Wandansari atau yang akrab disapa Gusti Moeng, Pengageng Sasana Wilopo sekaligus Ketua LDA Karaton Surakarta, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya agenda kunjungan ini.
“Kami tidak dilibatkan dalam pembicaraan mengenai agenda kunjungan ini. Kami hanya mendapat informasi dari pihak luar, tidak ada pemberitahuan resmi kepada kami sebagai bagian dari keluarga besar Karaton Surakarta,” jelas KPH Eddy Wirabhumi.
Gusti Moeng juga menegaskan pentingnya peran kerabat karaton dalam setiap rencana yang menyangkut kawasan karaton.
Menurutnya, pelibatan kerabat karaton akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap menghormati kearifan lokal dan tidak merusak nilai-nilai budaya yang ada.
Hibah Uni Emirat Arab untuk Kawasan Karaton Surakarta
Pembangunan di kawasan Karaton Surakarta yang didanai oleh hibah dari UEA ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata di Solo, namun tetap menghormati tradisi dan nilai budaya Jawa yang melekat pada karaton.
Dukungan pembangunan dari luar negeri di area cagar budaya perlu dikawal dengan ketat agar tidak mengganggu kekhususan dari situs bersejarah seperti karaton.
Terkait hal ini, Gibran belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan tidak dilibatkannya kerabat karaton dalam agenda kunjungan ini.
Namun, masyarakat dan pengamat budaya berharap bahwa ke depannya akan ada keterbukaan dan dialog antara pihak pemerintah, karaton, dan budayawan dalam setiap rencana pembangunan yang menyangkut kawasan bersejarah di Surakarta.
