SOLO, MettaNEWS – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, dan diakses masyarakat. Di tengah kemudahan tersebut, praktisi hubungan masyarakat (humas) dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mampu menjaga akurasi, menjunjung etika, dan mempertahankan kepercayaan publik.
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Boy Kelana, menegaskan bahwa kemajuan teknologi komunikasi tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia. Akses informasi yang semakin luas justru menghadirkan tantangan baru dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, dan kebohongan.
Hal itu disampaikan Boy saat membuka Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
“Artificial Intelligence telah menghadirkan peluang luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, pada saat yang sama, AI juga meningkatkan kemampuan menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu dalam skala serta kecepatan yang sebelumnya sulit dibayangkan,” kata Boy.
Menurut dia, algoritma digital memungkinkan sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan penyebaran informasi tidak serta-merta menjamin kebenaran maupun tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.
“Algoritma dapat membuat sebuah narasi menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Namun, algoritma tidak selalu dapat membedakan mana yang benar, mana yang adil, dan mana yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat peran humas semakin kompleks. Praktisi humas tidak lagi cukup hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks, mengidentifikasi risiko komunikasi, memahami dinamika publik, serta memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian.
Boy menekankan, pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, empati, dan kebijaksanaan. Penguasaan data dan teknologi saja tidak cukup untuk menjawab tantangan komunikasi yang semakin kompleks.
“Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan wisdom. Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” kata Boy.
Dalam praktiknya, penggunaan AI juga menuntut praktisi humas semakin disiplin dalam memverifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan setiap materi komunikasi memenuhi standar akurasi dan etika.
Teknologi memang dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, tetapi keputusan komunikasi dan tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan tetap harus berada dalam kendali manusia.
Wamenkomdigi: Tantangan Humas Bukan Lagi Sekadar Akses Informasi
Senada dengan Boy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI, Nezar Patria, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan, kinerja, dan reputasi suatu organisasi.
Kini, masyarakat dapat mengakses informasi melalui teknologi pencarian berbasis AI tanpa harus berinteraksi langsung dengan sumber informasi atau institusi yang bersangkutan.
“Sekarang ini kalau kita lihat kekuatan humas sebetulnya bagaimana kita memproduksi data-data itu menjadi data-data yang trusted. Namun hari ini publik tidak lagi mengakses data-data dari korporasi, dari lembaga, dari institusi yang langsung berhubungan dengan humas, tapi lewat Artificial Intelligence,” kata Nezar saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Nezar, perubahan tersebut menuntut praktisi humas memastikan informasi resmi organisasi tersedia dengan baik, akurat, dan memiliki kredibilitas kuat.
Tantangan komunikasi saat ini, lanjut dia, bukan lagi sekadar memperluas akses terhadap informasi, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas dan memiliki kedalaman.
“Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya,” ujar Nezar.
Ia menegaskan, AI perlu ditempatkan sebagai alat bantu dan mitra kerja, bukan pengganti penalaran maupun tanggung jawab manusia.
Pemanfaatan teknologi juga harus disertai prinsip transparansi, etika, dan akuntabilitas, terutama dalam komunikasi publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Integritas Menjadi Fondasi Profesi Humas
Pandangan Boy Kelana dan Nezar Patria menunjukkan bahwa tantangan humas di era AI tidak berhenti pada kemampuan mengadopsi teknologi terbaru. Praktisi humas juga harus memastikan inovasi yang digunakan tetap berorientasi pada kebenaran dan kepentingan publik.
Informasi resmi yang akurat dan mudah diakses menjadi semakin penting ketika masyarakat mengandalkan teknologi AI untuk mencari penjelasan mengenai suatu institusi. Karena itu, pengelolaan data dan informasi harus dilakukan secara konsisten agar kredibilitas organisasi tetap terjaga.
Di sisi lain, kemampuan manusia dalam berpikir kritis, memahami konteks, dan mempertimbangkan dampak sosial tetap menjadi bagian penting dari proses komunikasi.
Melalui Konvensi Humas Indonesia 2026 di Solo, penguatan etika, kredibilitas, dan kepercayaan publik menjadi isu penting dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi digital.
Teknologi boleh terus berkembang, tetapi tanggung jawab komunikasi tidak boleh hilang. Integritas dan kepercayaan tetap menjadi fondasi utama bagi profesi humas dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
