SOLO, MettaNEWS – Pemerintah perlu membaca persoalan secara utuh sebelum menentukan strategi komunikasi untuk merespons kritik dan berbagai isu yang berkembang di media sosial.
Kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dinilai jauh lebih penting daripada sekadar mengandalkan strategi komunikasi atau kekuatan buzzer untuk menghadapi kritik publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026).
“Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana government relates dengan society. Itu kuncinya. Bagaimana kita semua selalu connected dengan realita yang ada di masyarakat,” kata Bima.
Menurut dia, pemerintah harus mampu memahami suasana kebatinan masyarakat sekaligus mengidentifikasi akar persoalan yang memicu kritik. Dengan demikian, respons terhadap isu publik tidak hanya berorientasi pada upaya membangun narasi atau meredam kritik di ruang digital.
Bima mengingatkan, pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menyimpulkan bahwa kritik di media sosial merupakan ulah buzzer atau pihak tertentu. Bisa jadi, kritik tersebut muncul karena kebijakan yang diambil memang belum sesuai dengan harapan masyarakat.
“Tidak ada gunanya kita menganggap bahwa semuanya buzzer ketika kemudian kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik,” katanya.
Ia menilai, kesalahan dalam membaca persoalan dapat berujung pada penentuan kebijakan dan strategi komunikasi yang tidak tepat. Karena itu, pemerintah perlu terlebih dahulu memahami kondisi masyarakat sebelum menentukan langkah penanganan suatu isu.
Di sisi lain, pengelolaan komunikasi publik tetap menjadi aspek penting. Kebijakan yang baik perlu dijelaskan secara tepat agar masyarakat memahami substansi, tujuan, dan manfaatnya.
Bima menekankan perlunya kecerdasan, keseimbangan, dan kematangan dalam memahami algoritma media serta mendiagnosis persoalan di balik isu yang berkembang.
Dengan pendekatan tersebut, komunikasi pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat.
Kepercayaan Jadi Modal Utama Humas
Sementara itu, Ketua BPC Perhumas Surakarta, Andre Rahmanto, menilai kepercayaan menjadi modal utama bagi praktisi hubungan masyarakat (humas) di tengah persaingan merebut perhatian publik yang semakin ketat.
Menurut Andre, perubahan lanskap komunikasi membuat masyarakat semakin selektif dalam menentukan sumber informasi yang mereka percaya. Karena itu, reputasi institusi saja tidak cukup tanpa adanya kepercayaan yang dibangun secara konsisten.
“Jika dulu kepercayaan adalah bonus dari reputasi, kini kepercayaan harus ada lebih dulu, baru pesan kita didengar,” ujar Andre.
Ia merujuk pada Edelman Trust Barometer 2026 yang menempatkan Indonesia di antara lima besar negara dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi tertinggi di dunia, dengan indeks 73 dari 100.
Namun, laporan yang sama juga mencatat 66 persen masyarakat cenderung sulit memercayai kelompok atau sumber informasi yang berbeda dari mereka.
“Artinya modal kita besar, tetapi rentan. Publik semakin selektif menilai siapa yang bicara, tidak hanya apa yang dikatakan,” kata Andre.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi praktisi humas untuk menjaga kredibilitas komunikasi sekaligus membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak cukup hanya menarik perhatian, tetapi juga harus akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Humas Dituntut Akurat, Transparan, dan Beretika
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani juga menekankan pentingnya peran humas dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, transparan, dan beretika.
Di tengah derasnya arus informasi serta perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menurut Astrid, humas dituntut tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan memperkuat persatuan.
Astrid mengatakan, humas memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut mencakup penyampaian kebijakan, penyerapan aspirasi publik, hingga pengelolaan komunikasi dalam situasi krisis.
“Kami ingin mengingatkan agar seluruh insan humas harus memastikan komunikasi tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga mencerdaskan, menumbuhkan optimisme, dan mendorong tindakan positif,” kata Astrid.
Ia menjelaskan, komunikasi yang efektif harus mampu menyampaikan informasi secara tepat dan akurat sekaligus memahami persepsi masyarakat. Dengan begitu, humas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan publik.
Sebagai kota budaya, Surakarta juga memiliki nilai kesantunan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap sesama. Astrid menilai nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan untuk membangun komunikasi yang merangkul keberagaman dan menjaga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Melalui Konvensi Humas Indonesia 2026, penguatan kepercayaan publik menjadi salah satu isu penting yang disoroti. Pesan yang mengemuka, komunikasi yang efektif tidak cukup hanya dibangun melalui strategi penyampaian informasi, tetapi juga harus disertai pemahaman terhadap persoalan masyarakat, kebijakan yang relevan, serta komitmen terhadap transparansi dan etika.
