SEMARANG MettaNEWS – Di tengah pemangkasan dana desa yang kian dirasakan, para kepala desa di Kabupaten Banyumas menyampaikan berbagai aspirasi dan kegelisahan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Aspirasi tersebut mencakup pemerataan bantuan keuangan (Bankeu) dan bantuan gubernur (Bangub), persoalan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga polemik relokasi Puskesmas Cilongok II.
Seluruh aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas dengan Gubernur Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (5/2/2026).
Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, mengatakan persoalan paling mendesak saat ini adalah penurunan signifikan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat desa-desa membutuhkan dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pembangunan tetap berjalan.
Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami Bangub menjadi penting, paling tidak ada pemerataan untuk setiap desa,” ujar Saifuddin.
Aspirasi kedua berkaitan dengan pelaksanaan KDMP. Menurut Saifuddin, sejumlah desa menghadapi berbagai kendala, mulai dari status tanah, pengurugan lahan, hingga persoalan bangunan KDMP.
Ia menekankan pentingnya kejelasan regulasi, pendampingan, dan pelatihan agar kepala desa tidak terjerat persoalan hukum. Meski demikian, ia menilai KDMP merupakan program yang baik untuk mendorong peningkatan perekonomian desa.
“Banyak desa terpencil dengan penduduk sedikit dan tidak memiliki tanah kas desa. Kalau dipaksakan harus punya gedung sendiri, justru berpotensi mubazir. Model penggabungan seperti di Purworejo bisa menjadi solusi,” jelasnya.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebutkan telah terbit surat penetapan relokasi tertanggal 19 September 2025 yang menetapkan Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, sebagai lokasi baru. Namun, belakangan muncul kebijakan berbeda dari Bupati Banyumas yang memindahkan lokasi relokasi ke tempat lain.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Untuk Bankeu dan Bangub, ia meminta agar desa-desa yang belum menerima bantuan dapat diusulkan dalam anggaran perubahan.
“Bangub itu tolong diupayakan semua desa terakomodir,” kata Ahmad Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso.
Terkait KDMP, Ahmad Luthfi juga menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada perwakilan kepala desa.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, saat ini terdapat 8.523 KDMP di Jawa Tengah yang telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.230 KDMP atau sekitar 74 persen telah beroperasi, dengan jumlah anggota sekitar 200 ribu orang dan total modal mencapai Rp34,1 miliar.
Selain itu, sekitar 4.600 Koperasi Merah Putih dibangun oleh TNI, dengan lebih dari 200 unit di antaranya telah beroperasi penuh. Sebanyak 17 ribu lebih pengurus KDMP di Jawa Tengah juga telah mendapatkan pelatihan secara berkala.
Dalam operasionalnya, setiap KDMP diarahkan memiliki tujuh unit usaha, meski pada praktiknya tetap disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa.
“KDMP ini program nasional, jangan sampai elek-elekan. Pendampingan itu penting. Kalau tidak punya lahan, bisa digabung, jangan sak klem, harus disesuaikan dengan kemampuan desa,” tegas Ahmad Luthfi.
Sementara itu, terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas guna mengklarifikasi alasan pemindahan lokasi relokasi.
“Bupati punya kewenangan dan itu harus dihargai. Nanti coba dibantu komunikasi dengan Dinkes,” tandasnya.
