KARANGANYAR, MettaNEWS – Peresmian Bendungan Jlantah di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, disambut positif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Bendungan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto itu diyakini akan memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku, hingga pengembangan energi baru terbarukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas rampungnya pembangunan bendungan yang seluruh pembiayaannya bersumber dari APBN.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan Kementerian PU yang telah membangun Bendungan Jlantah. Seluruh pembangunannya didanai APBN. Kami juga berterima kasih kepada Bupati Karanganyar yang telah mendukung penyediaan lahan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Sumarno, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, Bendungan Jlantah memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Bendungan tersebut mampu mengairi sekitar 1.500 hektare lahan pertanian yang sudah ada sekaligus mendukung pengembangan sekitar 229 hektare lahan sawah baru.
Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, lahan pertanian diproyeksikan dapat ditanami padi hingga tiga kali dalam setahun. Dengan asumsi produktivitas rata-rata enam ton gabah per hektare setiap musim tanam, bendungan ini diperkirakan mampu menopang produksi sekitar 27 ribu ton padi per tahun.
“Ini tentu akan meningkatkan kapasitas produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya,” katanya.
Selain untuk irigasi, Bendungan Jlantah juga akan memasok air baku sebesar 125 liter per detik guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Jatiyoso. Bendungan ini juga dipersiapkan untuk mendukung pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai bagian dari pengembangan energi baru terbarukan.
Meski telah diresmikan, Sumarno menilai masih diperlukan pembangunan jaringan irigasi agar manfaat bendungan dapat dirasakan secara maksimal oleh para petani.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengusulkan pembangunan jaringan irigasi melalui Instruksi Presiden (Inpres).
“Nanti kami bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mengusulkan pembangunan jaringan irigasi tersier melalui Inpres. Sementara Kementerian PU akan menangani pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sehingga distribusi air ke lahan pertanian dapat berjalan maksimal,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan bendung-bendung kecil di sepanjang aliran sungai agar air dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak langsung mengalir ke laut.
“Kalau kita ingin memanfaatkan air seoptimal mungkin, sebaiknya tidak hanya ada bendung besar seperti ini, tetapi juga bendung-bendung kecil di bagian hilir. Dengan begitu air bisa ditampung lebih lama, dimanfaatkan masyarakat, serta mendukung pertanian dan kebutuhan air di berbagai wilayah,” paparnya.
Sementara itu, Koordinator Kelompok Petani Pemakai Air Desa Tlobo, Sugeng, mengaku kehadiran Bendungan Jlantah membawa perubahan besar bagi para petani. Jika sebelumnya mereka hanya mampu menanam padi dua kali setahun karena keterbatasan air, kini tiga kali musim tanam dapat dilakukan.
“Kalau dulu sebelum ada bendung, petani hanya bisa dua musim tanam. Musim tanam ketiga tidak bisa panen karena kekurangan air. Setelah ada bendung ini, sekarang sudah bisa tiga musim tanam,” ungkapnya.
Ia mengatakan, sebelum bendungan beroperasi, petani harus bergiliran memperoleh pasokan air, terutama saat musim kemarau. Kini kondisi tersebut berubah karena aliran air tersedia secara berkelanjutan.
“Biasanya bulan Juni dan Juli daerah bawah ini kering. Sekarang sudah ada limpasan air terus, jadi aliran air berkelanjutan,” katanya.
Sugeng mengapresiasi pembangunan Bendungan Jlantah yang telah menjawab harapan masyarakat terhadap kepastian pasokan air untuk pertanian.
Meski demikian, ia berharap pemerintah juga segera memperbaiki dua bendung kecil di bagian hilir yang saat ini mengalami kerusakan agar distribusi air ke seluruh areal persawahan, termasuk wilayah Jatipuro, dapat berjalan lebih optimal.
“Harapan kami kepada Balai Besar, bendung-bendung kecil yang rusak di bawah ini bisa segera diperbaiki. Masyarakat tentu tidak memiliki anggaran untuk memperbaikinya sendiri,” tandasnya.
