SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak melalui penguatan imunisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi lonjakan kasus di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan, kewaspadaan terhadap campak perlu terus ditingkatkan mengingat penyakit tersebut memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi.
“Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti Tuberkulosis,” ujarnya usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/3/2026).
Kunjungan tersebut membahas kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak di Jawa Tengah. Saat ini, kasus KLB tercatat terjadi di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, dua daerah lain, Brebes dan Kudus, berstatus suspek.
Menurut Taj Yasin, meningkatnya kasus campak tidak lepas dari terganggunya layanan imunisasi selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini mendorong percepatan pemulihan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.
“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.
Secara capaian, Jawa Tengah mencatat hasil positif. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi mencapai 106,7 persen atau melampaui target. Namun demikian, masih terdapat sejumlah wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penyebaran.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi mengapresiasi kinerja Jawa Tengah dalam menjaga cakupan imunisasi di tengah jumlah penduduk yang besar.
“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai upaya yang dilakukan Pemprov Jateng sudah berjalan baik, namun perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih masif dan kolaboratif.
“Edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” tukasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua yang berpotensi memperluas penyebaran penyakit. Karena itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua.
