JAKARTA, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif peluncuran program insentif bagi guru non ASN dan pendidik non formal yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam upaya menyejahterakan para guru di seluruh Indonesia.
“Guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, ditambah dengan nilai-nilai yang itu sangat bermanfaat bagi guru. Ini sangat menguntungkan,” ujar Luthfi usai menghadiri peluncuran program insentif tersebut di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Tiga program strategis diluncurkan dalam acara bertajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. Program tersebut meliputi insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik non formal, serta afirmasi kualifikasi pendidikan S1/D4 bagi guru.
Menurut Luthfi, insentif ini memberi motivasi tambahan bagi guru untuk lebih intensif dalam pembinaan peserta didik. Terlebih, adanya dukungan pendidikan lanjutan untuk guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di berbagai perguruan tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menambahkan bahwa Pemprov Jateng sudah lebih dahulu memberikan insentif bagi guru non ASN dan pendidik non formal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng. Honorarium para guru di satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB) sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) melalui skema Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
“Honorarium bagi guru non ASN termasuk guru tamu ditanggung melalui APBD Jateng. Pada 2025, alokasi BOP Pendidikan sebesar Rp472,381 miliar untuk 3.043 guru non ASN,” jelas Sadimin.
Selain itu, guru di satuan pendidikan swasta juga mendapatkan dukungan dari skema BOSDa dengan alokasi anggaran Rp142,632 miliar.
“Tunjangan untuk guru non ASN yang belum sertifikasi juga ada. Yang sudah sertifikasi, ya sama seperti daerah lain. Bedanya, guru non ASN di Jateng gajinya sudah setara UMK,” lanjut Sadimin.
Sadimin menjelaskan, program insentif pusat mengisi celah yang belum dijangkau oleh pemerintah daerah, seperti BSU Rp300.000 per bulan selama tujuh bulan untuk guru non ASN, total Rp2,1 juta per orang.
Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, program ini juga ditujukan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pengajaran.
Tahun ini, pemerintah pusat memberikan beasiswa afirmasi untuk 12.500 guru menempuh jenjang S1 atau D4, serta insentif RPL di 112 perguruan tinggi. Selain itu, BSU juga disalurkan kepada 253.407 guru PAUD non formal sebesar Rp300.000 selama dua bulan, serta tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
Sadimin menambahkan bahwa kebutuhan guru di Jateng, khususnya SLB, masih tinggi akibat banyaknya pensiunan dan keterbatasan guru dari latar pendidikan luar biasa.
“Kami harap kuota PPPK untuk SLB ditambah. Untuk guru yang belum dapat jam pelajaran, kami akan ratakan distribusinya agar minimal memenuhi 24 jam pelajaran,” ujarnya.
Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah ini, Gubernur Ahmad Luthfi optimistis kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia akan terus meningkat, seiring meningkatnya kesejahteraan para pendidik.
