SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025–2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya sinergi antara KPPI Jateng dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat edukasi politik bagi perempuan sekaligus mendorong program pemberdayaan melalui inisiatif Kecamatan Berdaya.
“Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik harus mampu memberikan warna dalam berkiprah dan berpolitik, serta menunjukkan emansipasi yang sesungguhnya. Saya harap Jawa Tengah bisa lebih berdaya,” ujar Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Gubernur menegaskan, pelantikan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus diikuti dengan aksi nyata untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia politik dan pembangunan daerah.
Saat ini, lanjutnya, keterwakilan perempuan asal Jawa Tengah di parlemen nasional baru mencapai sekitar 24 kursi dari total 120 kursi atau sekitar 20%, sedangkan laki-laki masih mendominasi 80%.
“Saya ingin lebih banyak perempuan dari Jawa Tengah yang terlibat dan mengisi posisi strategis di politik. Pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya,” jelasnya.
Selain aspek politik, Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam roadmap pemberdayaan perempuan, mencakup bidang ekonomi, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan.
Salah satu program unggulan yang mendukung hal tersebut adalah Kecamatan Berdaya, yang telah diterapkan di 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan.
“Kecamatan Berdaya hadir untuk menciptakan perempuan yang mandiri, mampu membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan potensi ekonomi kreatif,” tambahnya.
Melalui sinergi antara KPPI dan pemerintah daerah, Ahmad Luthfi berharap perempuan Jawa Tengah dapat semakin berperan aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
