Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan akses permodalan bagi pengusaha lokal. Padahal, banyak pelaku usaha daerah memiliki potensi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi terkendala pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Hal tersebut disampaikan Taj Yasin saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah dan DIY di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Taj Yasin hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha yang memanfaatkan peluang ekonomi di suatu daerah benar-benar berasal dari daerah tersebut, bukan sekadar menggunakan alamat usaha setempat.
“Dilihat apakah yang mengajukan untuk perputaran ekonominya itu orang asli daerah tersebut enggak? Jangan masuk dari luar hanya memakai alamat yang ada di situ,” kata Taj Yasin.
Dia mencontohkan kebutuhan pasokan telur dan ayam untuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kebutuhan bahan pangan tersebut seharusnya dapat dipenuhi peternak dari daerah masing-masing sehingga perputaran uang turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Namun, tingginya permintaan belum sepenuhnya bisa dipenuhi peternak lokal. Keterbatasan modal membuat sebagian peternak kesulitan meningkatkan kapasitas produksi. Akibatnya, peluang tersebut berpotensi diambil pengusaha besar dari luar daerah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus beli telur dan ayamnya dari peternak. Ayam, daging, dan petelur dari daerahnya masing-masing. Ini supaya muter,” ujarnya.
Karena itu, Taj Yasin meminta TPAKD mengambil peran lebih aktif dalam mendampingi pelaku usaha lokal. Pendampingan tidak boleh hanya menyasar pengusaha yang sudah mapan dan memiliki akses terhadap lembaga keuangan, tetapi juga masyarakat yang memiliki ide usaha dan potensi berkembang namun terkendala permodalan.
Dia mendorong TPAKD turun langsung ke masyarakat, membantu menghubungkan pengusaha dengan lembaga pembiayaan, serta memfasilitasi pembentukan kelompok atau konsorsium usaha agar memiliki kapasitas lebih kuat.
“Ini tugasnya TPAKD untuk mendampingi kawan-kawan pengusaha, masyarakat, yang ingin berkembang, dia punya ide besar, enggak punya modal. Nah, ini yang harus didampingi,” tegasnya.
Taj Yasin menambahkan, pemerintah daerah siap bersinergi dengan sektor jasa keuangan untuk mendekatkan program pembiayaan kepada masyarakat. Potensi ekonomi di setiap daerah harus dipetakan dan dihubungkan dengan kebutuhan modal agar pelaku usaha mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar.
OJK Dorong Pembiayaan Berbasis Potensi Daerah
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pengembangan ekonomi daerah perlu didasarkan pada pemetaan sektor dan komoditas unggulan secara menyeluruh.
Analisis potensi ekonomi tidak cukup hanya melihat kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Namun, juga harus mempertimbangkan pertumbuhan, daya saing, produktivitas, kesinambungan produksi, hingga peluang pasar.
Melalui workshop tersebut, TPAKD diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ekonomi di masing-masing daerah sekaligus membangun ekosistem pembiayaan yang menghubungkan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, kelompok usaha, dan mitra pasar.
Menurut Hidayat, pengembangan ekosistem usaha harus mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi dan pengolahan, distribusi, hingga akses pasar.
Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha. Risiko penyaluran kredit juga diharapkan lebih terukur karena didukung ekosistem bisnis yang jelas.
“Dengan terbangunnya komoditas atau model komoditas untuk pertumbuhan di daerah, itu juga menyediakan peluang untuk industri keuangan bisa mengucurkan kreditnya karena dengan pendekatan ekosistem tentu risiko yang dikelola menjadi semakin baik,” kata Hidayat.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Magelang. Kerja sama itu mencakup peningkatan skala usaha komoditas beras serta penguatan produksi dan rantai pasok telur ayam.
Kolaborasi tersebut melibatkan lembaga keuangan, lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, pelaku usaha, kelompok tani, hingga mitra SPPG.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan semakin terbuka bagi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian usaha di daerah.








