Penghargaan diserahkan di Java Ballroom, The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026) malam. Ajang bertema “Menyalakan Inspirasi, Menghadirkan Perubahan” tersebut memberikan apresiasi kepada tokoh dan berbagai pihak yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ahmad Luthfi mengatakan penghargaan tersebut bukan semata-mata hasil kerja pemerintah provinsi, melainkan buah kolaborasi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Penghargaan ini suatu hal yang luar biasa sekali,” kata Luthfi.
Menurutnya, investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, upaya membangun iklim usaha yang kondusif membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat, realisasi investasi selama Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Angka tersebut setara 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.
Dari jumlah tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp31,77 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp40,77 triliun. Keseluruhan investasi itu menyerap 340.334 tenaga kerja baru.
Capaian investasi tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada triwulan III 2026, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,83 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Luthfi menegaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat iklim investasi dan memperluas kesempatan kerja. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menarik investor, tetapi juga harus memberikan kepastian serta kemudahan dalam menjalankan usaha.
“Penganugerahan ini merupakan suatu motivasi bagi diri kami sebagai kepala daerah dalam hal ini gubernur, tetapi lebih utama adalah seluruh komponen masyarakat berikut isinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
“Birokrasi kita adalah birokrasi melayani. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cara mencari segala problem masyarakat untuk kemudian kita menyelesaikan permasalahannya,” kata Luthfi.
Untuk mempercepat realisasi investasi, Pemprov Jateng memperkuat layanan perizinan melalui Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng dan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Pemerintah juga melakukan penyelarasan regulasi serta memperkuat kepastian tata ruang.
Hingga kini, sebanyak 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ketersediaan dokumen tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan kepastian bagi investor.
Selain perizinan, pengembangan kawasan industri didukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan transportasi dan utilitas industri. Pemprov Jateng juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Meski demikian, Luthfi mengingatkan bahwa besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta berkurangnya angka kemiskinan.
“Output pembangunan kita adalah menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah telah turun dari 9,58 persen menjadi 9,21 persen. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan perlu terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Luthfi pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah. Ia berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat kolaborasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.








