SOLO, MettaNEWS – Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyiapkan Surat Edaran (SE) larangan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara eceran. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat.
Kebijakan itu disiapkan setelah Respati melakukan pemantauan distribusi BBM di SPBU 44.571.27 Laweyan, Jalan Dr. Radjiman, Senin (9/11/2026). Dalam pemantauan tersebut, ia menerima keluhan masyarakat mengenai Pertalite subsidi yang dijual secara eceran dengan harga mencapai Rp15.000 per liter.
Padahal, harga resmi Pertalite yang merupakan BBM subsidi ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter.
“Banyak aduan masyarakat yang terbebani membeli Pertalite di luar SPBU. Jadi tadi ada pengakuan dari masyarakat seharga Rp15 ribu, padahal harga subsidi adalah Rp10 ribu,” ungkapnya.
Respati mengatakan, praktik penjualan BBM subsidi dengan harga lebih tinggi tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan subsidi yang akhirnya membebani masyarakat.
Selain menyiapkan SE melalui Dinas Perdagangan, Pemkot Solo juga akan melakukan penindakan terhadap praktik pembelian BBM subsidi secara berulang atau langsir menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk kemudian diperjualbelikan kembali.
“Ini adalah penyalahgunaan subsidi dengan dijual melebihi harga dan akhirnya membebani masyarakat. Dan kami akan tindak tegas pelaku langsir yang mengambil dari SPBU dengan cara memodifikasi tangki dan lain-lain untuk diperjualbelikan,” tegasnya.
Ia menekankan, BBM subsidi hanya boleh disalurkan melalui SPBU yang telah ditunjuk Pertamina. Karena itu, pedagang eceran maupun pelaku usaha retail nantinya akan dilarang menjual BBM subsidi, khususnya Pertalite.
“Barang subsidi hanya boleh dijual oleh SPBU yang tertunjuk Pertamina. Dan kita akan membuat Surat Edaran dari Dinas Perdagangan untuk melarang pedagang eceran, retail menjual barang subsidi BBM khususnya Pertalite,” tambahnya.
Empat SPBU Masuk Radar Pengawasan
Untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, Respati juga akan memperketat pengawasan dengan melibatkan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurut informasi yang diterimanya, terdapat empat SPBU yang masuk radar pemantauan terkait dugaan aktivitas ilegal dalam pembelian BBM subsidi. Pemkot bersama pihak terkait akan menelusuri aktivitas pembelian di sejumlah SPBU tersebut untuk mencegah praktik penyalahgunaan.
“Ini demi terjangkaunya Pertalite ke masyarakat. Jangan sampai ada oknum untuk memperkaya diri karena yang dirugikan masyarakat. Saya mohon ini adalah subsidi, kita jaga bersama karena ini harus tepat sasaran,” paparnya.
Respati juga meminta Pertamina memperkuat standar operasional prosedur (SOP) bagi masyarakat yang hendak membeli BBM subsidi agar penyalurannya lebih terkontrol.
Di sisi lain, ia menyampaikan apresiasi kepada Pertamina yang telah memastikan ketersediaan pasokan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan tetap melakukan pembelian BBM di SPBU terdekat.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, menjelaskan bahwa Pertamina telah melakukan penertiban penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui penerapan sistem QR Code.
Penggunaan QR Code tersebut berfungsi sebagai alat kontrol dan pemantauan pembelian BBM bersubsidi. Untuk Pertalite, kendaraan roda dua dibatasi maksimal 10 liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal 120 liter per hari.
Adapun untuk Solar bersubsidi, kuota kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari. Kendaraan pengangkut barang roda empat maksimal 80 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.
“Dengan menggunakan QR Code statis ini untuk kontrol dan monitoring jauh lebih mudah dilakukan oleh SPBU Pertamina. Dan SPBU dilarang untuk menyalurkan pembelian secara berulang dan juga kendaraan dengan tangki modifikasi,” imbuh Dany.
Melalui pengawasan bersama tersebut, Pemkot Solo berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat yang berhak bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga resmi.
