SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.724 kali di 35 kabupaten/kota sepanjang 2026, dengan nilai transaksi mencapai Rp 31,03 miliar. Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan dan omzet, tetapi dari dampaknya terhadap keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka Gerakan Pangan Murah serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46 di Lapangan Tlogo Resort, Kabupaten Semarang, Rabu (21/10/2026).
Menurut Luthfi, intervensi pemerintah harus berorientasi pada hasil, terutama menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi petani dan peternak agar tetap memperoleh harga yang layak.
“Saya hanya berpesan, jangan berorientasi pada kegiatan. Kalau tidak tepat sasaran, tidak punya hasil, enggak ada gunanya. Sehingga orientasi kita adalah orientasi hasil,” kata Luthfi.
Ia menekankan, ketersediaan stok pangan perlu diimbangi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen. Di sisi lain, harga di tingkat produsen juga harus cukup baik agar petani dan peternak dapat mempertahankan usahanya.
“Ketersediaan stok tidak cukup tanpa adanya keterjangkauan dari masyarakat,” ujarnya.
Luthfi mencontohkan persoalan harga jagung yang masih tinggi meskipun produksinya melimpah. Kondisi itu membebani peternak karena jagung menjadi salah satu bahan baku pakan. Sementara itu, harga telur di tingkat produsen justru mengalami penurunan.
Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jateng memberikan subsidi jagung bagi peternak kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya pakan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan.
Transaksi GPM Tembus Rp 31 Miliar
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan GPM telah dilaksanakan sebanyak 1.724 kali di 35 kabupaten/kota sepanjang 2026. Total nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp 31.032.488.764.
Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bulog, BUMN, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, hingga mitra swasta.
Dalam kegiatan GPM di Kabupaten Semarang, masyarakat dapat membeli beras dengan harga mulai Rp 57.000 per lima kilogram. Panitia menyediakan 7,5 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng dengan harga Rp 15.500 per liter.
Berbagai kebutuhan pokok lainnya juga tersedia, seperti telur, daging ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, serta aneka buah dan sayuran.
Selain menyediakan pangan dengan harga terjangkau, Pemprov Jateng menyalurkan 12 ton jagung bersubsidi dengan harga tebus Rp 5.500 per kilogram. Bantuan tersebut ditujukan bagi peternak kecil yang memiliki kurang dari 5.000 ekor ternak.
Pemerintah juga menyediakan lima ton beras bersubsidi dengan harga Rp 12.000 per kilogram serta 300 kilogram beras organik seharga Rp 15.000 per kilogram.
Pada kesempatan yang sama, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) disalurkan kepada 505 penerima manfaat. Rinciannya, 205 penerima berasal dari Desa Delik dan 300 lainnya dari Desa Tuntang.
Antisipasi El Nino dan Tekanan Inflasi
Di tengah upaya menjaga keterjangkauan pangan, ancaman El Nino menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Gangguan iklim berisiko memengaruhi produksi dan pasokan, kemudian menekan harga, terutama jika terjadi bersamaan dengan kendala distribusi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,18 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen.
Meski relatif terkendali, stabilitas harga pangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari El Nino, serangan hama tikus, biaya distribusi, hingga lonjakan permintaan pada periode tertentu.
“Gerakan Pangan Murah seperti yang kita laksanakan hari ini, apalagi serentak, harapannya bisa mengendalikan inflasi secara keseluruhan di Jawa Tengah,” kata Noor Nugroho.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mendorong penguatan produksi dan distribusi pangan melalui sejumlah langkah. Di antaranya perbaikan irigasi, pemasangan pompa air, pengendalian hama, kerja sama antardaerah, serta penguatan peran PT Jateng Agro Berdikari.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran pasokan sekaligus mengurangi risiko lonjakan harga akibat gangguan produksi maupun distribusi.
Ahmad Luthfi Minta Daerah Petakan Risiko Gagal Panen
Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Ahmad Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah yang berisiko mengalami gagal panen atau puso.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar gangguan iklim tidak berujung pada kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Perlindungan terhadap petani dan nelayan juga perlu diperkuat agar mereka mampu menghadapi dampak perubahan kondisi cuaca.
“Seluruh kabupaten/kota dipetakan kembali, jangan sampai ada masyarakat kita kena puso,” tandasnya.
Pemprov Jateng berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi, dan melindungi produsen pangan.
Dengan demikian, kebijakan pengendalian harga diharapkan memberikan manfaat bagi kedua sisi, yakni konsumen yang membutuhkan pangan terjangkau serta petani dan peternak yang memerlukan kepastian keberlangsungan usaha.
