SOLO, MettaNEWS – Upaya Jawa Tengah menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Dalam kurun waktu lima tahun, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Bahkan, dalam satu semester terakhir, sekitar 59,39 ribu penduduk Jawa Tengah berhasil keluar dari kemiskinan. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menilai strategi yang dijalankan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota cukup progresif karena tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi mulai mengarah pada pemberdayaan masyarakat.
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin saat Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Kemiskinan Jateng Turun Konsisten
Penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah juga mendapat pengakuan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia menyebut tren kemiskinan di Jawa Tengah terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Dari 11,8 persen pada 2021, angka tersebut turun menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur,” kata Amalia.
Jika dibandingkan dengan September 2025, angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 turun 0,18 poin persentase. Penurunan tersebut setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026. Sementara tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi lima persen pada 2029.
Muhaimin memastikan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah akan mendapat dukungan melalui koordinasi lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Ahmad Luthfi: Kemiskinan Tak Bisa Ditangani Sendiri
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penurunan kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama. Menurutnya, tidak ada satu program atau satu institusi yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan sendirian.
Pemprov Jateng menerapkan pendekatan collaborative government dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, aparat kewilayahan, hingga masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan,” ujar Luthfi.
Kolaborasi tersebut diarahkan agar berbagai program penanganan kemiskinan tidak berjalan secara terpisah, tetapi saling melengkapi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Tak Cuma Bedah Rumah
Salah satu perubahan pendekatan yang didorong Pemprov Jateng adalah melihat keluarga miskin secara lebih menyeluruh.
Penanganan tidak berhenti ketika rumah tidak layak huni diperbaiki. Pemerintah juga memetakan persoalan lain yang dihadapi keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan hingga perlindungan sosial.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan.
Sementara sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan.
46.542 Keluarga PKH Mulai Graduasi
Upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga dilakukan melalui program graduasi penerima manfaat.
Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah, sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti graduasi.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong keluarga penerima manfaat agar secara bertahap mampu mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.
Strategi pengentasan kemiskinan juga diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap sekitar 257 ribu tenaga kerja.
Di sisi lain, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Strategi Jateng Bergeser: Bansos ke Pemberdayaan
Bagi Ahmad Luthfi, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka. Pertumbuhan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan ke depan akan semakin disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap wilayah.
Kawasan pesisir, sentra pertanian dan lahan kering, hingga wilayah perbukitan dinilai memiliki persoalan dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.
Pergeseran strategi tersebut diharapkan membuat pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan sesaat. Masyarakat didorong memiliki pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, serta mampu mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, Pemprov Jateng menargetkan penurunan kemiskinan bukan hanya terlihat dalam statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
