SEMARANG, MettaNEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Jawa Tengah. Meski capaian pendataan telah mencapai 81 persen, masih ada sejumlah daerah dan kelompok usaha yang memerlukan perhatian khusus agar target dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).
Taj Yasin menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pendataan, sekaligus meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha, masyarakat, hingga penghuni apartemen agar mendukung pelaksanaan sensus.
“Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu,” kata Taj Yasin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan kembali memetakan perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata sehingga dapat dilakukan pendekatan secara lebih intensif dalam tiga pekan tersisa.
Taj Yasin mengungkapkan, kawasan industri di Kendal dan Batang telah berhasil mencapai pendataan 100 persen. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih tertinggal.
“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kota Semarang masih menjadi wilayah yang membutuhkan percepatan karena memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah. Hingga saat ini, capaian pendataannya baru sekitar 71 persen. Sebaliknya, Kabupaten Banjarnegara mencatat capaian tertinggi dengan 92 persen.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS Pusat, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berkontribusi besar terhadap tingginya capaian pendataan.
“Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta,” ujar Sonny.
Meski demikian, ia mengakui pendataan terhadap kelompok usaha besar masih menjadi tantangan. Hingga kini, baru sekitar 40 persen perusahaan besar yang berhasil didata.
Menurutnya, perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama karena data yang diminta mencakup laporan keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan yang sering kali harus melalui koordinasi dengan kantor pusat.
“Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap,” katanya.
Selain perusahaan besar, penghuni apartemen juga menjadi tantangan tersendiri karena mobilitas yang tinggi membuat petugas sulit menemui responden.
Untuk mengejar target, BPS tidak hanya mengerahkan petugas lapangan, tetapi juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) serta pejabat senior BPS untuk melakukan pendataan langsung terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Sonny menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Data tersebut akan memotret jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi sebagai pijakan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.
