SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Palang Merah Indonesia (PMI) memperkuat sistem respons cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Jawa Tengah.
Luthfi mengungkapkan, provinsi ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kesiapsiagaan maksimal dari seluruh unsur kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai menghadiri pelantikan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2026–2031, Jumat (31/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla melantik Ahmad Luthfi sebagai Pelindung PMI Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Haryanto sebagai Ketua PMI Jawa Tengah.
“Jawa Tengah merupakan ‘minimarket’ bencana, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Karena itu, PMI harus menjadi backbone kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana di wilayah kita,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi menyebut, peran PMI tidak hanya sebatas pelayanan donor darah, tetapi juga harus menjadi organisasi yang paling siap hadir ketika bencana terjadi. PMI diharapkan mampu membuka dapur umum, memberikan pertolongan pertama, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sejak fase tanggap darurat.
Luthfi menargetkan kepengurusan baru PMI Jawa Tengah mampu membangun sistem quick response yang lebih efektif sehingga bantuan dapat diberikan dalam waktu sesingkat mungkin.
“Dengan pengurus baru ini, kita berharap memiliki quick response. Dalam penanganan awal setiap bencana, PMI harus hadir,” ujarnya.
Ia juga mendorong PMI terus berinovasi dalam penanganan kebencanaan, mulai dari mitigasi sebelum bencana, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.
Menurutnya, selama ini PMI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan.
“Di lapangan saya melihat PMI Jawa Tengah telah memaknai dirinya sebagai institusi utama, tulang punggung yang bersama pemerintah menjadi problem solving terhadap persoalan di wilayah kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menegaskan bahwa seluruh jajaran PMI harus selalu berada dalam kondisi siaga karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“PMI tidak mempunyai kantor, tetapi mempunyai markas. Markas itu seperti markas polisi, siap 24 jam. Prinsip kita, maksimal enam jam setelah kejadian, PMI sudah bergerak membantu masyarakat,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menambahkan, kecepatan respons harus didukung relawan yang terlatih, logistik yang memadai, dan peralatan yang selalu siap digunakan. Menurutnya, kekuatan PMI juga bergantung pada kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
“Masyarakat ada yang membantu, ada yang menerima bantuan, dan PMI berada di tengah. Semua itu hanya bisa berjalan jika kepercayaan terus dijaga,” katanya.
Menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño, Jusuf Kalla mengungkapkan PMI telah menyiapkan sekitar 200 truk tangki air untuk membantu daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua PMI Jawa Tengah, Haryanto, melaporkan penyaluran air bersih akibat kekeringan telah menjangkau 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hingga saat ini, sebanyak 2,2 juta liter air bersih telah didistribusikan melalui 433 kali pengiriman menggunakan 18 truk tangki.
Bantuan tersebut telah menjangkau 88 desa di 48 kecamatan dengan total 109.317 penerima manfaat. Meski demikian, distribusi masih menghadapi kendala karena belum semua PMI kabupaten/kota memiliki armada truk tangki sendiri.
“Setelah dilantik, kami bersama seluruh pengurus akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, pembinaan relawan dan generasi muda, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Haryanto.
Pelantikan Pengurus PMI Jawa Tengah periode 2026–2031 turut dihadiri jajaran PMI Pusat, pengurus PMI dari berbagai provinsi, serta sejumlah tamu undangan lainnya sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi kemanusiaan di Indonesia.
