SEMARANG, MettaNEWS – Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, rata-rata capaian IKK di Jawa Tengah mencapai 71,71 atau masuk dalam kategori Baik, meningkat dibandingkan hasil pengukuran tahun 2025 yang masih berada pada kategori Cukup.
Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota agar tidak hanya berorientasi pada capaian nilai indeks. Menurutnya, tujuan utama penyusunan kebijakan adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sumarno saat membuka kegiatan Optimalisasi Capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (22/7/2026).
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sumarno menegaskan bahwa IKK hanyalah instrumen evaluasi, bukan tujuan akhir dari proses penyusunan kebijakan pemerintah.
“IKK ini tentu saja hanya instrumen, bukan tujuan akhir dari kebijakan,” kata Sumarno.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari tingginya angka indeks, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.
“Yang jauh lebih penting adalah kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat seperti apa? Benar-benar apakah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Sumarno meminta seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota melakukan self assessment atau penilaian mandiri secara objektif terhadap setiap kebijakan yang telah disusun dan dijalankan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih perlu diperbaiki.
“Kalau kita sesuai kondisinya tentu saja kita akan melakukan apa sih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki itu yang jauh lebih penting,” tegasnya.
Ia menambahkan, IKK harus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas tata kelola kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tanggung jawab kita semua adalah melayani masyarakat. Karena itu, indeks ini menjadi sarana untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang kita jalankan sudah tepat, sudah mampu merespons kebutuhan masyarakat, atau masih ada yang perlu diperbaiki,” katanya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Agustinus Agus Sudarmanto, mengatakan capaian IKK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota memang mengalami peningkatan. Namun, hasil tersebut masih menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antardaerah.
Agustinus mengatakan, rata-rata nilai IKK Jawa Tengah saat ini mencapai 71,71 dengan kategori Baik. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah daerah yang memiliki nilai jauh di bawah rata-rata.
Kabupaten Demak menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni sekitar 90, sehingga masuk kategori Sangat Baik. Sebaliknya, masih ada beberapa kabupaten/kota yang memperoleh nilai di bawah 50 atau masuk kategori Kurang.
“Terlepas dari nilai, itu juga memberikan gambaran bahwa tata kelola kebijakan di Pemprov maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah masih butuh perhatian,” jelas Agustinus.
Ia menilai perbedaan capaian tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan di seluruh daerah agar kualitas pelayanan publik semakin merata.
Melalui forum Optimalisasi Capaian Indeks Kualitas Kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berharap dapat memperkuat peran para analis kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat disusun berdasarkan bukti, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis, dengan penguatan kualitas penyusunan kebijakan dan evaluasi yang berkelanjutan, capaian IKK tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
