JAKARTA, MettaNEWS – BPJS Kesehatan meluncurkan Layanan Ujung Negeri (LANURI) untuk memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui inovasi Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling, masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses kini semakin mudah memperoleh layanan administrasi maupun informasi terkait JKN.
Peluncuran Layanan Ujung Negeri (LANURI) digelar serentak di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Senin (13/7/2026). Program ini melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan, dengan 179 titik menghadirkan layanan BPJS Keliling dan 379 titik menyediakan layanan VIOLA.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan LANURI merupakan salah satu program unggulan dalam Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang bertujuan mendekatkan layanan JKN kepada masyarakat di wilayah dengan akses terbatas.
“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan implementasi LANURI. Harapan kami, program ini dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses karena kondisi geografis,” ungkap Pujo saat Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan.
VIOLA merupakan layanan administrasi berbasis video conference yang memungkinkan peserta JKN berinteraksi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan secara real time untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyediakan fasilitas VIOLA di puskesmas, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, maupun lokasi lainnya.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Puskesmas menjadi lokasi layanan yang paling banyak digunakan, sementara layanan yang paling sering diakses adalah pemberian informasi dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tercatat sebagai kelompok yang paling banyak memanfaatkan layanan tersebut.
Menurut Pujo, meski transformasi digital terus dikembangkan, tidak semua wilayah Indonesia dapat mengakses layanan berbasis teknologi karena keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis, maupun rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan tetap mengoptimalkan layanan tatap muka melalui BPJS Keliling agar masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan pelayanan yang setara.
Dalam kesempatan tersebut, Pujo juga mengungkapkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut mencakup empat program berbasis pelayanan pelanggan (Customer Centric) dan empat program kolaboratif (Collaborative) yang dikembangkan bersama berbagai pemangku kepentingan.
Beberapa program prioritas yang telah dijalankan antara lain JKN 3T melalui kerja sama pengoperasian kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terpencil, P-Care MBG untuk pemantauan kesehatan petugas SPPG dan penerima Makan Bergizi Gratis, serta Eliminasi Inefisiensi melalui penguatan sistem intelligence claim guna mencegah potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN.
Peluncuran LANURI mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menilai layanan VIOLA dan BPJS Keliling menjadi solusi bagi masyarakat di daerah yang masih mengalami keterbatasan transportasi maupun infrastruktur digital.
Menurutnya, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga tingkat desa dan kecamatan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling. Kementerian Koperasi juga berkomitmen mendorong seluruh pengurus koperasi di wilayah 3T untuk mendukung implementasi LANURI.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Ia mengatakan jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia siap mendukung pemerataan layanan JKN melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI, mobilisasi tenaga kesehatan ke wilayah terpencil, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga dukungan sekitar 76 ribu personel Babinsa yang berada di berbagai daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, BPJS Kesehatan berharap layanan JKN dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses paling sulit sekalipun.
