SEMARANG, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyiapkan bantuan pendidikan bagi 5.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem agar tetap dapat melanjutkan pendidikan di SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta.
Kebijakan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026), sebagai langkah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan.
“Dinas Pendidikan sudah memproyeksikan kita akan bantu 5.000 masyarakat yang miskin ekstrem. Kita bagi kepada sekolah swasta maupun sekolah negeri,” ujar Luthfi.
Gubernur Luthfi menuturkan, skema penyaluran bantuan telah dipetakan secara menyeluruh sehingga seluruh kuota bagi masyarakat miskin ekstrem dapat tersalurkan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuntaskan persoalan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
“Itu sudah kita bagi habis. Dan nanti tidak akan terjadi lagi di wilayah kita. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2025,” katanya.
Kebijakan tersebut menyusul hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, di mana sebanyak 597 calon murid belum lolos seleksi pada program sekolah kemitraan. Padahal, program tersebut menyediakan 5.004 kursi, namun baru terisi 3.662 siswa atau sekitar 73 persen dari total daya tampung.
Program sekolah kemitraan merupakan salah satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Pada tahun ajaran 2026, program tersebut melibatkan 139 sekolah swasta, terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK, dengan total kapasitas 5.004 siswa.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga melanjutkan kebijakan sekolah gratis di seluruh SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri. Pada tahun ajaran 2026/2027, kuota sekolah gratis di ketiga jenjang tersebut mencapai 231.724 siswa, atau sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan, kombinasi program sekolah gratis di sekolah negeri dan sekolah kemitraan bersama sekolah swasta diharapkan mampu memastikan seluruh anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, tetap memperoleh hak atas pendidikan tanpa terkendala biaya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.
