SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat distribusi bahan pokok antardaerah guna menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan ratusan produsen dan pembeli (offtaker) serta memperluas kerja sama perdagangan antarkabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Langkah itu ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti ratusan pelaku usaha yang bergerak di sektor pangan strategis, mulai dari beras, cabai, bawang merah, jagung, telur ayam hingga minyak goreng.
Gubernur Luthfi, penguatan distribusi pangan menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok di tengah masyarakat.
“Prinsip rakor ini agar terjadi kerja sama di antara para bupati, produsen, dan offtaker, sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” urainya.
Ia menjelaskan, kondisi inflasi Jawa Tengah saat ini masih berada dalam kategori baik. Namun, stabilitas tersebut perlu dijaga secara berkelanjutan mengingat berbagai tantangan yang muncul, mulai dari tekanan fiskal hingga dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi rantai pasok dan harga pangan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah harus memastikan kebutuhan masyarakat di dalam daerah tercukupi sebelum memasok kebutuhan ke wilayah lain. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah dan penguatan distribusi antarkabupaten/kota menjadi strategi utama yang terus didorong pemerintah.
“Perlu ada sinergi pemerintah daerah, stakeholder, produsen, dan offtaker. BUMD juga harus mengambil peran lebih besar untuk memperkuat distribusi pangan di daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M Nur Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi adalah efisiensi distribusi. Karena itu, mempertemukan produsen dengan offtaker menjadi langkah strategis untuk memperpendek rantai pasok sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi. Kita pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” katanya.
Dalam forum tersebut, tercatat sebanyak 99 offtaker dan 111 produsen dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah terlibat dalam penjajakan kerja sama perdagangan komoditas pangan.
Dari sisi permintaan, komoditas beras menjadi yang paling banyak diminati dengan 30 peminat. Disusul cabai sebanyak 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung empat peminat, dan telur ayam tiga peminat.
Sementara dari sisi pasokan, cabai didukung oleh 33 produsen, beras 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, dan minyak goreng dua produsen.
Sejumlah daerah juga mencatat potensi kerja sama yang cukup tinggi. Kabupaten Klaten dan Kota Semarang masing-masing memiliki 11 potensi kerja sama dari sisi kebutuhan. Adapun Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo masing-masing memiliki tujuh peluang kerja sama.
Dari sisi pemasok, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi pasokan terbesar melalui sembilan peluang kerja sama. Sementara Kabupaten Batang dan Brebes masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama perdagangan.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama perdagangan pangan. Di antaranya kerja sama komoditas beras antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang. Selain itu, terjalin pula kerja sama antarpemerintah daerah di wilayah Banyumas Raya untuk komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
Melalui penguatan kerja sama antardaerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap distribusi pangan semakin efisien, pasokan bahan pokok tetap terjaga, harga pangan lebih stabil, serta inflasi daerah dapat terus terkendali di tengah berbagai tantangan ekonomi yang berkembang.
