BOYOLALI, MettaNEWS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan penyandang disabilitas tidak boleh hanya menjadi objek pelatihan tanpa kepastian akses kerja dan pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, pembangunan yang inklusif harus memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok difabel untuk bekerja, berwirausaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Subosukowonosraten di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026). Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas mengemuka, mulai dari akses ketenagakerjaan, permodalan usaha, hingga fasilitas publik yang ramah difabel.
Perwakilan Forum Komunikasi Difabel Boyolali, Sri Setyaningsih, menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat kemandirian penyandang disabilitas. Di antaranya pembaruan data sosial, dukungan permodalan UMKM, pelibatan dalam Koperasi Merah Putih, pengembangan wisata ramah disabilitas, hingga penguatan sarana pelatihan.
Menurut Sri, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan program pemerintah.
“Tidak semua disabilitas itu miskin, tapi disabilitas itu rentan. Rentan kesehatan juga rentan ekonomi,” ujarnya.
Sri juga menyoroti masih terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ia menilai banyak perusahaan belum sepenuhnya terbuka menerima pekerja difabel dan cenderung membatasi pada kategori tertentu.
“Perusahaan-perusahaan penerima kami itu setengah-setengah. Yang seperti saya sudah tidak diterima karena dianggap kurang produktif,” katanya.
Selain akses kerja, keterbatasan modal usaha juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM difabel yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jahit, kuliner hingga pertukangan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan permodalan yang lebih luas.
Pada sektor pariwisata, Sri mendorong seluruh destinasi wisata di Jawa Tengah menyediakan fasilitas yang aksesibel, seperti jalur kursi roda, toilet khusus, dan petugas yang memahami pelayanan ramah difabel.
“Kami disabilitas dan keluarga juga berhak untuk berpariwisata. Ketika kami berwisata, kami juga ikut menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan transportasi masih menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan maupun aktivitas produktif lainnya.
“Transportasi adalah tembok tertinggi bagi kami,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sri menyampaikan Sanggar Krisnapatra Boyolali sejak tahun 2021 telah melatih sekitar 600 penyandang disabilitas dan berhasil menyalurkan 180 orang menjadi pekerja tetap di berbagai perusahaan. Namun, sanggar tersebut masih membutuhkan dukungan untuk berkembang menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas yang terstandarisasi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja maupun pembangunan daerah.
“Jangan sampai ada kelompok disabilitas yang tersisihkan,” tegasnya.
Luthfi mengingatkan bahwa regulasi afirmasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sudah tersedia dan harus dijalankan oleh perusahaan maupun badan usaha milik daerah.
“Kalau BUMD di Jawa Tengah afirmasinya 2 persen, sedangkan perusahaan 1 persen,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kecamatan Berdaya di seluruh kabupaten dan kota agar menjadi ruang pemberdayaan bagi kelompok disabilitas dan perempuan rentan.
Luthfi menambahkan, keberhasilan program pemberdayaan tidak diukur dari banyaknya pelatihan yang diberikan, melainkan dari sejauh mana peserta memperoleh pekerjaan, akses ekonomi, dan pendampingan berkelanjutan.
“Pemberdayaan harus menghasilkan manfaat nyata. Jangan berhenti pada pelatihan, tetapi harus berlanjut pada akses kerja, akses ekonomi, dan pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.
