BREBES, MettaNEWS — Pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan meningkat menjadi 50 ribu unit. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dibanding kuota tahun 2025 yang hanya mencapai 25 ribu unit.
Peningkatan kuota itu merupakan hasil usulan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar.
Maruarar menyampaikan, peningkatan kuota rumah subsidi tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih jika dibarengi dengan program bedah rumah yang ditargetkan mencapai 30 ribu unit.
Ia menyebut Jawa Tengah saat ini menjadi daerah dengan penyerapan Kredit Program Perumahan (KPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dinilai menjadi salah satu bank daerah dengan serapan pembiayaan perumahan tertinggi secara nasional.
“Kalau rumah subsidi 50 ribu unit dan bedah rumah 30 ribu unit berjalan, dampaknya terhadap ekonomi daerah akan sangat besar,” ujarnya.
Maruarar menilai, sektor perumahan memiliki efek berganda yang luas karena mampu menggerakkan banyak sektor usaha sekaligus, mulai dari bahan bangunan hingga tenaga kerja konstruksi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan kebutuhan rumah merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, pembangunan dan pembiayaan perumahan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Luthfi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 35 kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, sejak 2025 hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 281.312 unit rumah warga miskin berhasil dibangun melalui berbagai sumber pendanaan.
Pada 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, hingga sumber pendanaan lainnya.
Memasuki triwulan I 2026, jumlah tersebut kembali bertambah 6.798 unit sehingga total capaian menjadi 281.312 unit.
Meski demikian, Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar investasi perumahan tidak berbenturan dengan lahan pertanian yang dilindungi.
Menurutnya, kepastian tata ruang penting agar pengembang dapat mengetahui sejak awal lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan.
Dalam kegiatan yang sama, Bank Negara Indonesia atau BNI melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, BNI mencatat minat pembiayaan perumahan mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang mencatat sekitar Rp206 miliar.
