SOLO, MettaNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Gubernur Luthfi meminta Bank Jateng memprioritaskan penyaluran KUR karena dinilai berdampak langsung pada penguatan usaha kecil masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” di Hotel Sunan Solo, Jumat (17/4/2026).
“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” tegasnya.
Menurut Luthfi, optimalisasi KUR juga menjadi langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir dengan bunga tinggi. Dengan akses pembiayaan yang terjangkau, pelaku usaha kecil diharapkan mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa bank pembangunan daerah (BPD) harus memainkan peran lebih luas, tidak hanya sebagai lembaga administratif perbankan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah. BPD diharapkan mampu menopang ekonomi kerakyatan, mendorong investasi, serta memperkuat pembiayaan pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah. Kita harus bergerak sebagai super team, menggandeng semua pihak untuk membangun wilayah,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, keterbatasan APBD dan transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pertumbuhan baru, salah satunya melalui investasi.
Pemerintah provinsi pun terus mendorong kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan industri guna menarik investor.
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menyatakan penurunan transfer ke daerah harus menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat peran strategis dalam pembiayaan pembangunan.
“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran kami tingkatkan menjadi Rp1 triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, BPD tidak cukup hanya sebagai penyalur kredit, tetapi juga harus menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu melalui perencanaan arus kas dan pengawasan pembiayaan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa BPD harus naik kelas menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, menjaga stabilitas likuiditas, serta menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi regional.
Dengan penguatan peran BPD dan prioritas pada KUR, diharapkan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah semakin tumbuh dan mampu menjadi fondasi kuat pembangunan daerah.
