DEMAK, MettaNEWS – Ribuan warga terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih bertahan di posko pengungsian hingga Sabtu (4/4/2026).
Di tengah kondisi terbatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai Rp236,98 juta sekaligus menegaskan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Suasana pengungsian di Kantor Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, masih dipenuhi warga yang membawa barang seadanya. Perempuan, anak-anak, hingga lansia menempati ruang utama gedung dengan alas darurat, sementara sebagian lainnya bertahan di teras sambil menunggu kondisi rumah mereka membaik.
Banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang ini berdampak pada delapan desa di empat kecamatan, yakni Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.839 jiwa.
Salah satu warga terdampak, Musri’ah (63), mengungkapkan air datang secara tiba-tiba dengan arus deras saat tanggul tidak lagi mampu menahan debit air.
“Kejadiannya sekitar jam 10 atau 11 siang. Tiba-tiba air mengalir deras sekali dari tanggul, lama-lama jebol. Awalnya cuma setinggi betis,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanda-tanda kerusakan tanggul sebenarnya sudah terlihat sebelumnya. Warga bahkan sempat berencana melakukan kerja bakti untuk memperbaiki tanggul yang mulai terkikis.
“Sudah kelihatan tanahnya terkikis air. Rencananya mau kerja bakti, tapi belum sempat, tanggul sudah keburu jebol,” katanya.
Kondisi semakin memburuk menjelang sore hari, ketika debit air meningkat hingga setinggi dada orang dewasa. Warga pun terpaksa dievakuasi menggunakan perahu.
“Setelah Ashar kami dijemput perahu. Waktu itu airnya sudah setinggi dada,” tuturnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung posko pengungsian di Kecamatan Guntur bersama Eisti’anah dan jajaran terkait. Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para pengungsi.
Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp236.985.411, bersumber dari berbagai organisasi perangkat daerah, di antaranya BPBD Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta PMI Jawa Tengah.
Usai peninjauan, Ahmad Luthfi juga menggelar rapat terbatas bersama para pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Demak tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Kita mengatasi banjir ini tidak bisa parsial. Dari hulu sampai hilir itu harus kita tuntaskan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak selama masa tanggap darurat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pangan.
“Prinsipnya layanan dasar kepada masyarakat terdampak harus terpenuhi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bahan pokok, makanan, dan lainnya tidak boleh ketinggalan,” ungkapnya.
