DEMAK, MettaNEWS– Banjir yang kembali merendam wilayah Kabupaten Demak mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah penanganan yang lebih komprehensif.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi bersifat darurat, melainkan harus menyentuh akar persoalan, terutama di Sungai Tuntang dari hulu hingga hilir.
Usai meninjau lokasi pengungsian warga terdampak, Ahmad Luthfi langsung menggelar rapat koordinasi lintas daerah dan kementerian. Langkah ini diambil menyusul jebolnya tanggul Sungai Tuntang di tiga titik akibat meningkatnya debit air dari wilayah hulu.
Tiga titik tanggul yang jebol berada di Desa Trimulyo, yakni di Dukuh Solondoko sepanjang sekitar 30 meter, Dukuh Solowire sepanjang 10 meter, serta di Desa Sidoharjo sepanjang kurang lebih 15 meter.
Akibatnya, delapan desa di empat kecamatan terdampak, meliputi Kecamatan Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Ketinggian air dilaporkan mencapai 100 hingga 150 sentimeter, sehingga memaksa ribuan warga mengungsi.
Berdasarkan data BPBD Demak per 4 April 2026 pukul 09.00 WIB, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 2.839 jiwa yang tersebar di 12 hingga 13 titik pengungsian, dengan Kecamatan Guntur menjadi wilayah terdampak paling parah.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyebut kondisi di lapangan mulai kondusif. Proses evakuasi telah dilakukan, meskipun sebagian warga masih bertahan di tanggul demi menjaga ternak mereka.
“Sekitar 400 sampai 500 jiwa masih bertahan di tanggul menggunakan tenda terpal, karena tidak meninggalkan ternaknya,” tandasnya.
Ia juga memastikan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan. Secara umum, kebutuhan pengungsi dinilai telah tertangani melalui kolaborasi lintas instansi.
Namun demikian, BPBD menilai persoalan di Sungai Tuntang jauh lebih kompleks dari sekadar tanggul jebol. Sedimentasi, keberadaan tanaman liar di badan sungai, permukiman di bantaran, hingga lahan bersertifikat di daerah aliran sungai menjadi faktor penghambat aliran air.
Perwakilan BBWS Pemali Juana mengungkapkan, penanganan permanen membutuhkan anggaran besar. Tahun ini, alokasi sekitar Rp50 miliar baru mampu mengakomodasi normalisasi sepanjang 10 kilometer dan penguatan tebing sekitar 600 meter.
“Anggaran tersebut belum mencakup perbaikan permanen pada titik tanggul yang jebol,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Demak, Akhmad Sugiharto, menyoroti persoalan di wilayah hulu, khususnya di Bendungan Glapan. Ia menilai perubahan debit air dari hulu menjadi salah satu pemicu utama banjir di wilayah hilir.
“Kalau hulunya tidak dibenahi, maka penanganan di hilir tidak akan cukup,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Bupati Demak, Eisti’anah, yang menyebut wilayahnya kerap menerima limpasan air dari daerah hulu, bahkan saat tidak terjadi hujan di wilayah setempat.
“Perlu konsentrasi bersama antara hulu dan hilir, karena ini terus berulang di Demak,” katanya.
Menutup rapat tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak akan menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang.
“Tidak bisa kita seperti pemadam kebakaran. Banjir datang baru ditangani. Ini tidak akan selesai,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, akan segera mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi menyeluruh terhadap persoalan Sungai Tuntang, mulai dari sedimentasi hingga persoalan tata ruang di daerah aliran sungai.
