SEMARANG, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot berbagai langkah strategis untuk mewujudkan wisata ramah muslim di wilayahnya.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem industri halal yang melibatkan pelaku usaha, pesantren, hingga organisasi pengusaha muda.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, bahan baku, kosmetik hingga barang gunaan.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program penumbuhan wirausaha santri (santripreneur), fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM), serta program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM yang berlangsung hingga 17 Oktober 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, pengembangan wisata ramah muslim merupakan bagian dari peta jalan pembangunan Jawa Tengah yang telah disusun secara bertahap.
“Road map kita di Jawa Tengah pada 2025 itu infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang dimulai,” kata Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Syariah Jawa Tengah masa bakti 2026–2029 di Wisma Perdamaian, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah muslim maupun wisata halal yang dapat menjangkau pasar internasional. Potensi tersebut dinilai belum tergarap maksimal, khususnya untuk menyasar negara-negara serumpun.
“Kita punya wisata ramah muslim, wisata halal. Jangan hanya mikro dan kecil, tapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujarnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Jateng juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Hipmi Syariah Jateng.
Luthfi menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq, mengatakan organisasinya siap mendukung pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal, terutama melalui dukungan investasi dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” katanya.
Saat ini Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM.
Selain itu, Hipmi Syariah juga siap membantu pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha dengan membuka akses permodalan melalui koperasi syariah.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” tandasnya.
