SOLO, MettaNEWS – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta menilai perlunya pendekatan struktural melalui aglomerasi kawasan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Soloraya. Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Surakarta Ferry S. Indrianto dalam Forum Outlook Ekonomi Soloraya 2026 yang berlangsung, Rabu (4/2/2026) di The Sunan Hotel Solo.
Ferry menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk merangkum wawasan sekaligus menyatukan perspektif lintas daerah dalam menyikapi berbagai persoalan struktural yang selama ini belum sepenuhnya disadari sebagai kepentingan bersama.
Ferry melihat hingga saat ini Soloraya belum mampu mengonsolidasikan kekuatan ekonomi secara kolektif, baik dari sisi hard power maupun soft power, dalam skala kawasan yang terintegrasi. Padahal, Soloraya memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, kekayaan budaya dan sejarah, modal demografi yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta jumlah pelaku usaha yang signifikan.
“Ketika potensi-potensi ini tidak terintegrasi, maka ia hanya berproses sebagai aktivitas lokal dan berhenti pada batas alaminya masing-masing. Kondisi inilah yang membatasi kinerja ekonomi kawasan,” tandas Ferry.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Soloraya saat ini relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun, untuk mencapai target pertumbuhan nasional sebesar 8 persen, dibutuhkan tambahan sekitar 3 persen yang tidak bisa dicapai dengan pendekatan lama yang bersifat parsial, sektoral, dan terfragmentasi antardaerah.
Ferry membandingkan capaian ekonomi negara-negara maju yang mampu menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita hingga 5–10 kali lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara Asia Tenggara. Menurutnya, kesenjangan tersebut bukan semata karena perbedaan sumber daya alam atau jumlah penduduk, melainkan kemampuan negara-negara maju dalam mengintegrasikan kekuatan ekonomi mereka ke dalam ekosistem kawasan yang saling menopang.
“Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan adalah contoh bagaimana integrasi kawasan mampu menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Ia menilai persoalan struktural Soloraya juga terjadi di banyak wilayah eks-karesidenan lain di Indonesia akibat pemahaman sempit terhadap prinsip subsidiaritas dalam otonomi daerah, yang kerap membatasi kebijakan pada sekat administratif dan melahirkan fragmentasi program.
Oleh karena itu, Ferry menegaskan perlunya norma dan kesepahaman baru melalui pendekatan aglomerasi, yakni mekanisme integrasi kawasan yang tetap menghormati kewenangan daerah tanpa menabrak prinsip otonomi.
“Melalui aglomerasi, potensi antar-daerah bisa tetap terhubung, terkonsolidasi, dan terintegrasi. Dalam kerangka ini, tambahan pertumbuhan ekonomi 3 persen menjadi masuk akal secara struktural, bukan sekadar target di atas kertas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa strategi percepatan ekonomi aglomerasi Soloraya diinisiasi oleh Kadin Soloraya dan menjadi pilot project pertama di Jawa Tengah. Ia menilai Soloraya dapat menjadi barometer pengembangan ekonomi kawasan di provinsi tersebut.
“Pertanyaannya bukan hanya bagaimana menunggu pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana kita melihat masa depan Soloraya secara visioner. Apakah seluruh kepala daerah bisa menyamakan persepsi dan menyatukan potensi wilayah yang berbeda-beda menjadi titik ekonomi baru,” kata Luthfi.
Menurutnya, strategi ini juga akan melibatkan kalangan akademisi untuk mengkaji dan merumuskan model aglomerasi yang tepat. Jika berhasil, pendekatan serupa akan dikembangkan ke wilayah lain di Jawa Tengah seperti Pekalongan Raya, Kedu Raya, dan Banyumas Raya.
“Soloraya akan menjadi basis ekonomi baru yang pertama. Dari Solo kita mulai, lalu akan kita kembangkan ke wilayah-wilayah lainnya di Jawa Tengah,” pungkasnya.
