SEMARANG, MettaNEWS – Koperasi KPRI Bhakti Praja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan aset dan ekuitas sepanjang tahun 2025, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK dan RAPB) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (23/12/2025).
Ketua Koperasi KPRI Bhakti Praja Pemprov Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyampaikan bahwa total aset koperasi hingga Desember 2025, berdasarkan realisasi hingga September 2025, diproyeksikan mencapai Rp126.673.135.000 atau mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2024.
“Selain aset, kekayaan atau ekuitas koperasi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Desember 2025 diproyeksikan mencapai Rp61.359.186.000, naik 11,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Sujarwanto.
Ia menambahkan, rasio keuangan KPRI Bhakti Praja berada pada kondisi yang sehat. Tingkat likuiditas tercatat sebesar 166,3 persen, solvabilitas 188,26 persen, serta rentabilitas modal mencapai 7 persen. Sementara itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp4,9 miliar.
“Berdasarkan kinerja tahun buku 2024 yang telah diaudit, koperasi memperoleh opini wajar dalam segala hal yang material. Dinas Koperasi dan UKM sebagai pembina juga telah memberikan predikat sehat,” ujarnya.
Untuk akselerasi kinerja pada 2026, Sujarwanto optimistis keuntungan koperasi akan tumbuh lebih tajam. Optimisme tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang konsisten berada di atas rata-rata nasional serta tingkat inflasi yang relatif terkendali.
“Dengan kondisi tersebut, kami memproyeksikan SHU tahun depan dapat mencapai Rp6,1 miliar atau meningkat sekitar 24,67 persen dibandingkan tahun ini,” katanya.
Saat ini, jumlah anggota KPRI Bhakti Praja Pemprov Jawa Tengah tercatat sebanyak 6.934 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah pada akhir tahun 2025 seiring adanya rekrutmen CPNS serta penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa koperasi merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan yang harus mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika zaman.
“Untuk menjaga koperasi tetap maju, dibutuhkan pengurus dengan kemampuan manajerial yang mumpuni, serta partisipasi aktif dari seluruh anggota dan karyawan koperasi,” tutur Sumarno.
Ia juga mendorong seluruh anggota koperasi untuk memiliki rasa memiliki dan keberanian menyampaikan aspirasi demi kemajuan koperasi ke depan.
“Dalam manajemen koperasi, setiap anggota punya hak bersuara untuk menyampaikan pendapat, usulan, maupun kritik yang konstruktif,” pungkasnya.
