JAKARTA, MettaNEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai peringkat ketiga provinsi dengan kualitas data terbaik dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 yang digelar di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
“Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” ujar Taj Yasin.
Taj Yasin menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan memberikan gambaran lengkap terkait kondisi keluarga, mulai dari keluarga berencana, kelompok rentan, hingga data demografi lainnya. Data tersebut menjadi fondasi pemerintah daerah untuk menyusun dan menentukan arah kebijakan strategis.
Berdasarkan data DP3AKB Jawa Tengah, terdapat 10.941.764 keluarga di provinsi ini yang tercatat melalui Pemutakhiran Data Keluarga 2025. Dari jumlah tersebut, tercatat:
Keluarga dengan anak di bawah dua tahun (baduta): 132.170
Keluarga dengan balita: 1.168.499
Keluarga dengan pasangan usia subur (PUS) beristri 15–49 tahun: 5.424.614
Kondisi lansia: 5.131.488
“Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana ke depannya. Itu harapan dari pendataan ini,” tambah Taj Yasin.
Ia memaparkan bahwa berbagai program Pemprov Jateng berbasis intervensi data telah berjalan, antara lain Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 SPM, PAUD, PKK, hingga program pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menyampaikan bahwa hingga kini terdapat 74.092.313 keluarga di Indonesia yang telah masuk dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025, atau sekitar 84,1 persen dari total estimasi 88.121.992 keluarga.
Ia menegaskan bahwa kerangka data ini sangat penting sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan keluarga di Indonesia.
“Saya berharap semua lembaga dan instansi pemerintah dapat menggunakan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan,” katanya.
