SEMARANG, MettaNEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan siber. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Simulasi Disaster Recovery Plan (DRP) Data Center Pemprov Jawa Tengah yang digelar di Data Center Kominfo, Komplek BPSDMD Srondol, Rabu (26/11/2025).
Dalam kegiatan yang diikuti pengelola keamanan siber dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Sumarno menekankan bahwa ancaman teknologi informasi tidak mengenal ruang dan waktu. Karena itu, seluruh peserta diminta mengikuti simulasi secara serius.
“Kita memahami gangguan, ancaman, di semua lini itu ada. Kalau gangguan secara fisik saja kita ada safety briefing. Butuh simulasi supaya tidak bingung dan tidak gaduh,” tegasnya.
Sumarno menyampaikan bahwa simulasi DRP diperlukan agar penanganan gangguan siber dapat dilakukan secara terpadu dan cepat. Ia menegaskan bahwa kebingungan ketika insiden terjadi harus dihindari.
“Ke depan kalau ada kejadian, tidak muncul lagi ‘piya piye’. Langkahnya adalah respon cepat—bagaimana menghentikan, bagaimana merecovery. Kalau tanpa simulasi, tentu saja kita gagap,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa dalam simulasi kebencanaan fisik biasanya ada titik kumpul dan arahan bergerak. Pada teknologi informasi, prinsip serupa juga berlaku, respons cepat dan terkoordinasi wajib dilakukan.
“Saya harap teman-teman mengikuti simulasi ini dengan sungguh-sungguh. Harapannya, tidak terjadi gangguan, kalaupun ada, langkah tanggap cepat sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menjelaskan bahwa DRP merupakan rangkaian kebijakan, prosedur, serta tindakan teknis terencana untuk memulihkan sistem, data, dan infrastruktur IT setelah insiden besar seperti bencana alam, serangan siber, atau kegagalan sistem.
Simulasi DRP ini juga menjadi bagian dari pemenuhan sertifikasi ISO pengelolaan data center. Diskominfo secara rutin menyelenggarakan DRP setahun sekali, khususnya untuk OPD yang memiliki data kritis seperti Dinas Pendidikan dengan sistem SPMB dan Bappeda yang menyimpan data strategis.
“Pada OPD dengan data kritis, kita lakukan simulasi sehingga jika ada ancaman serius tidak mengganggu data yang terhimpun,” ujar Agung.
